KAMMI Tolak Pengadaan Mobil Dinas DPRD Tanjungpinang

Minggu, 9 Oktober 2011 18:57 WIB

Tanjungpinang (ANTARA News) - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia menolak rencana pengadaan mobil dinas untuk anggota DPRD Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

"Kami minta anggota DPRD Tanjungpinang mencabut keinginannya untuk membeli atau mengadakan mobil dinas baru," kata Ketua Umum Pengurus Komisariat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Tanjungpinang, Muhammad Apriandi, yang juga merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji di Tanjungpinang, Minggu.

Beberapa anggota DPRD Tanjungpinang beralasan memerlukan mobil dinas baru karena yang digunakan sekarang keluaran tahun 2002 sehingga sering rusak.

Pengadaan mobil dinas baru itu diusulkan dewan dalam anggaran perubahan tahun 2011.

"Alasan penggantian mobil dinas DPRD Tanjungpinang tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Pemborosan anggaran. Kami menolak," kata Apriandi.

Rencana pengadaan mobil dinas itu, ia nilai, melukai hati masyarakat. DPRD Tanjungpinang dinilai tega melontarkan wacana itu di saat perekonomian masyarakat belum stabil. Sebaiknya, anggaran yang dikelola pemerintah itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Berbagai elemen masyarakat kecewa terhadap kinerja DPRD Tanjungpinang. Mereka semakin kecewa mendengar usulan pengadaan mobil dinas tersebut," ujarnya.

Menurut dia, KAMMI lebih setuju jika anggaran yang direncanakan untuk pengadaan mobil dinas DPRD Tanjungpinang dialihkan untuk kepentingan masyarakat, seperti pengadaan mobil ambulans.

"Mobil ambulans itu bermanfaat langsung untuk masyarakat, tetapi jika DPRD Tanjungpinang bersikeras mengadakan mobil dinas, maka kami akan menggagas gerakan cabut mandat," ujar Apriandi.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu, yang juga anggota badan anggaran, mengatakan, pengadaan mobil dinas baru itu belum disepakati. Mobil dinas yang digunakan anggota DPRD Tanjungpinang juga hanya bersifat pinjam pakai, bukan untuk dimiliki.

Pengajuan mobil dinas untuk anggota DPRD Tanjungpinang bukan hal yang istimewa, karena juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia.

Beberapa anggota DPRD Tanjungpinang juga terpaksa menggunakan sepeda motor berangkat ke kantor, lantaran mobilnya sering mogok.

"Mobil dinas rata-rata berusia sekitar 10 tahun sehingga sering rusak. Bahkan ada beberapa anggota DPRD Tanjungpinang yang terpaksa numpang di mobil rekannya, karena mobilnya sering mogok," ungkapnya.(KR-NP/A013)