Pemkab Natuna sosialisasikan hak dan undang-undang anak

id PPA,Anak,Kekerasan pada anak ,Undang-undang anak ,Perlindungan Anak

Pemkab Natuna sosialisasikan hak dan undang-undang anak

Peserta dan narasumber saat menyanyikan lagu indonesia raya pada kegiatan sosialisasi hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak pada Kamis (6/6). (ANTARA/Muhamad Nurman)

Natuna (ANTARA) -
Pemkab Natuna, Kepulauan Riau mensosialisasikan hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW( di daerah itu.
 
Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Natuna Yuli Ramadhanita di Natuna, Kamis mengatakan selain RT dan RW kegiatan tersebut juga dihadiri oleh kepala lingkungan, serta perwakilan pelajar.
 
 
"RT, RW dan kepala lingkungan adalah perpanjangan tangan pemerintah untuk menyampaikan perundang-undangan ke masyarakat," ucap dia.
 
Kegiatan ini, lanjutnya, merupakan salah satu tindak lanjut dari surat edaran bupati, dimana dalam surat itu meminta setiap kecamatan, kelurahan dan desa membuat kegiatan sosialisasi terkait hal tersebut.
 
Ia menjelaskan surat edaran yang dikeluarkan merupakan salah upaya intervensi Pemkab Natuna dalam mengantisipasi kasus-kasus pencabulan dan kekerasan pada anak di daerah itu.
 
"Surat edaran ditindaklanjuti oleh Kecamatan Bunguran Timur dengan dua kelurahan (Kelurahan Ranai Kota dan Kelurahan Ranai Darat)," ujar dia.
 
Menurut dia, naiknya kasus kekerasan pada anak di Natuna merupakan dampak positif dari program sosialisasi yang telah dilakukan sejak dua tahun terakhir.
 
Ia mengatakan program tersebut membuat masyarakat berani untuk melaporkan para pelaku kejahatan di wilayah masing-masing. "Hal tersebut menjadi indikator penyebab naiknya laporan kasus ke UPTD PPA," ujar dia.
 
 
Menurut dia, pemberantasan kekerasan pada anak merupakan tugas bersama. Oleh karena itu, masyarakat juga berperan aktif untuk melaporkan jika menemukan adanya kekerasan pada anak.
 
"Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang perlindungan anak, tugas masyarakat salah satunya memberi edukasi terkait perlindungan anak kepada masyarakat lainnya, jadi siapapun kita bertanggung jawab untuk melaksanakannya," ujarnya.

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE