Harga Minyak Tanah Bersubsidi di Karimun Naik

Selasa, 22 November 2011 19:11 WIB

Karimun (ANTARA Kepri) - Harga minyak tanah bersubsidi di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau naik dari harga normal sebesar Rp6.000 menjadi Rp7.000 hingga Rp8.000 untuk takaran 1,5 liter.

"Biasanya harga minyak tanah Rp6.000 untuk satu botol air mineral ukuran 1,5 liter. Sekarang naik menjadi Rp7.000, bahkan ada yang menjual Rp8.000," kata Yati, warga Tanjung Balai Karimun, Selasa.

Yati mengatakan untuk mendapatkan minyak tanah dengan harga Rp7.000 per 2,5 liter, terpaksa mendatangi beberapa warung karena sebagian besar menjual dengan harga Rp8.000.

"Bagi kami orang kecil, uang sebesar Rp1.000 sangat bernilai. Karena itu, kami rela berjalan kaki mencari warung yang menjual minyak tanah dengan harga lebih murah," ucapnya.

Rika warga lain mengatakan minyak tanah sebenarnya mulai sulit didapat sejak hari raya Idul Adha. Kalaupun ada warung yang menjual, harganya naik menjadi Rp7.000 per 2,5 liter.

"Di warung-warung menjual minyak tanah dengan menggunakan botol air mineral ukuran 2,5 liter. Kalau biasa harganya Rp6.000, sekarang menjadi Rp7.000. Bahkan, pada hari raya Idul Adha ada yang menjual Rp10.000," ucapnya.

Seorang pengecer di Baran, Kecamatan Meral yang enggan disebutkan namanya mengatakan, minyak tanah dagangannya laris karena meningkatnya permintaan warga sementara pasokan dari agen terputus.

"Sejak dua hari ini minyak tanah dagangan saya habis terjual. Persediaan habis karena pihak pangkalan mengurangi jatah minyak tanah tanpa alasan yang jelas. Padahal warga mulai mengeluh kesulitan mendapatkan minyak tanah," tuturnya.

Dia mengaku menjual minyak tanah dengan harga normal.

"Saya tidak tega menjual mahal, biar orang lain yang menjual mahal tapi saya tidak akan berbuat yang sama," ucapnya.

Datuk Panglima Muda Dewan Pimpinan Daerah Laskar Melayu Bersatu Karimun, Azman Zainal mengatakan naiknya harga minyak tanah merupakan salah satu bukti lemahnya pengawasan dari dinas terkait.

"Minyak tanah kan disubsidi pemerintah untuk membantu masyarakat ekonomi lemah. Harganya berbeda dengan sembako yang berfluktuasi karena permintaan pasar," ucapnya.

Menurut Azman, pengurangan jatah minyak tanah oleh pangkalan memperkuat indikasi penyimpangan penggunaan BBM bersubsidi oleh oknum pengusaha.

"Tim pengawasan harus turun ke lapangan untuk menyelidiki penyebab kelangkaan. Tidak mungkin persediaan minyak tanah tidak cukup karena sudah didata oleh pemerintah," katanya.

Tokoh masyarakat Raja Zuriantiaz menilai kelangkaan minyak tanah akibat lemahnya fungsi pengawasan dari tim monitoring yang dibentuk pemerintah daerah.

"Sampai saat ini, harga eceran minyak tanah bersubsidi tidak pernah berlaku di Karimun. Buktinya di warung-warung minyak tanah dijual seharga Rp4.000, melebihi harga eceran nyata (HEN) yang setahu saya berkisar Rp3.325," ucapnya.

Menurut Zuriantiaz, lemahnya pengawasan mengakibatkan program BBM bersubsidi tidak dinikmati oleh masyarakat ekonomi lemah.

"Dana subsidi BBM itu cenderung dinikmati oknum pengusaha," katanya.

Kepala Bagian Humas Sekretariat Kabupaten Karimun Muhammad Yosli mengatakan kelangkaan minyak tanah dikarenakan pasokan dari depo Pertamina terputus.

"Informasi Disperindag, pasokan minyak tanah Pulau Moro dan Kundur sudah masuk, sedangkan untuk Pulau Karimun Besar mungkin dua atau tiga hari lagi," katanya.

Pasokan terputus, menurut Yosli keterlambatan pendistribusian minyak tanah akibat kondisi alam.

"Masalah pengiriman yang harus ditempuh melalui jalur laut menjadi penyebab terlambatnya pasokan minyak tanah. Apalagi ombak di laut saat ini kurang bersahabat," ucapnya.

Mengenai fungsi pengawasan yang dinilai lemah, Yosli enggan berkomentar karena tim monitoring tidak hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga beranggotakan instansi terkait lain.(pso-028/A013)