Bilik Suara Penentu Keputusan Pemilih

Senin, 13 Februari 2012 06:42 WIB

Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Lembaga Kajian Kebijakan Publik dan Politik Lokal (LK2PPL) menyatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada bulan Desember 2012 diperoleh data bahwa pemilih cenderung memutuskan pilihannya pada saat berada di bilik suara.

"Berdasarkan hasil survei diperoleh data masyarakat yang memiliki hak suara menentukan pilihan pada waktu berada di dalam bilik suara mencapai 34,24 persen," ujar Direktur LK2PPL, Suradji, yang juga dosen Fisip Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Sementara pemilih yang menentukan pilihan sebelum ke tempat pemungutan suara sebanyak 11,30 persen. Sedangkan pemilih yang telah memutuskan memilih calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang pada saat sosialisasi mencapai 19,21 persen.

Selanjutnya, kata dia, survei yang melibatkan 900 responden memperoleh data yang cukup mengejutkan karena kampanye tidak terlalu besar mempengaruhi pemilih. Masyarakat yang memiliki hak pilih pada Pilkada Tanjungpinang tahun 2012 yang menentukan pilihan pada saat kampanye hanya 10,62 persen.

"Sedangkan masyarakat yang menentukan pilihan sebelum masa kampanye sebanyak 9,83 persen, dan yang menentukan pilihan pada saat masa tenang sebanyak 6,89 dan selebihnya tidak menjawab," ungkapnya.

Suradji mengungkapkan, berdasarkan data tersebut diperoleh sinyal yang buruk dalam proses perpolitikan, karena pemilih yang menentukan pilihan pada saat memasuki bilik suara mencapai 34,24. Kondisi itu mengindikasikan bahwa "serangan fajar" atau uang memiliki peranan yang besar untuk mempengaruhi pemilih.

Kondisi itu tentu memberi peluang kepada calon dan tim suksesnya untuk melakukan tindakan yang bisa merusak dan menurunkan kualitas pilkada. Penurunan kualitas pesta demokrasi disebabkan adanya praktek politik uang.

"Fenomena seperti ini semakin lama semakin mengkhawatirkan karena dapat mengurangi kualitas dari proses politik. Masyarakat banyak menggantungkan harapan akan adanya praktek-praktek yang sifatnya pragmatis," katanya.

Ia mengatakan, proses sosialisasi politik dan kampanye seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengupas tuntas visi, misi dan program yang akan dijalankan setelah terpilih dapat diawasi secara maksimal. Bila wali kota terpilih tidak merealisasikan visi, misi serta program tersebut mereka dapat menuntutnya.

"Masa depan Tanjungpinang berada di tangan pemilih. Kami berharap, pemilih menolak politik uang agar pilkada menghasilkan pemimpin yang berkualitas," ungkapnya.

Suradji mengemukakan, survey yang dilakukan LK2PPL melibatkan 450 orang responden wanita dan 450 orang responden pria, yang tersebar di seluruh kecamatan di Tanjungpinang. Responden dipilih secara random berdasarkan tingkat pendidikan dan usia tertentu dengan memperhatikan gender.

"Dengan metode survei seperti ini, maka akan diperoleh tingkat kepercayaan sebanyak 95 persen dah tingkat kesalahan plus minus 3 persen," ujarnya.

(KR-NP/M009)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.