Gubernur Kepri Upayakan Konflik Tidak Meluas

Rabu, 28 Maret 2012 17:55 WIB

Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, HM Sani, mengupayakan aksi unjuk rasa yang dilakukan pada pekan lalu tidak menimbulkan konflik yang meluas.

"Saya tentu memiliki kiat-kiat untuk mendekati masing-masing pihak untuk bersama-sama menjaga Kepri agar tetap kondusif. Tetapi apa yang akan saya lakukan itu tidak perlulah dibeberkan kepada publik," kata Sani, di Tanjungpinang, Rabu.

Berbagai pihak memprediksikan terjadi konflik jika Forum Kepri Bangkit (FKB) yang terdiri dari beberapa tokoh masyarakat Tanjungpinang dan Kelompok Kepri Kondusif menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kepri pada Kamis (29/3).

FKB yang terdiri dari beberapa kelompok massa merupakan kelompok yang akan mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai kurang memperhatikan putra daerah dalam penetapan pejabat eselon II yang baru-baru ini dilantik.

FKB dibentuk setelah kelompok mahasiswa tertentu berencana menggelar aksi unjuk rasa terkait permasalahan yang sama pada pekan lalu. Namun aksi gagal dilakukan karena pada saat yang sama Kelompok Kepri Kondusif menggelar aksi unjuk rasa mendukung Pemerintahan Kepri yang dipimpin Sani-Soerya Respationo.

Kedua kelompok massa tersebut dalam beberapa hari ini telah melakukan pertemuan di beberapa lokasi.

Terkait permasalahan itu, HM Sani mengundang Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri dan seluruh tokoh masyarakat, kemarin. Hasil rapat, kata dia, seluruh pihak sepakat untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan itu secara damai.

"Tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan bersama. Kami yakin seluruh masyarakat menginginkan Kepri tetap kondusif," kata Sani.

Dalam pertemuan dengan pengurus LAM Kepri dan tokoh masyarakat, Sani telah menegaskan bahwa mutasi pimpinan satuan kerja perangkat daerah tidak diintervensi oleh Wakil Gubernur Kepri, Soerya Respationo. Mutasi itu dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Secara jujur saya katakan, pemerintah mengutamakan putra daerah yang memiliki kompetensi atau kemampuan, dedikasi dan loyalitas untuk mengisi jabatan eselon II," ungkapnya.

Sani menyatakan tidak dapat melarang pihak mana pun melakukan aksi unjuk rasa. Namun sebaiknya penyampaian aspirasi dilakukan secara damai, tidak anarkis.

"Kami sangat terbuka menerima aspirasi masyarakat. Tetapi sampaikannya aspirasi itu secara damai," imbaunya.
Kapolres Tanjungpinang, AKBP Suhendri, mengatakan, FKB telah mengajukan surat pemberitahuan melakukan aksi unjuk rasa, besok. Jumlah massa yang dilaporkan FKB sekitar 2000 orang.

Pihak kepolisian akan mengamankan lokasi aksi. Namun sebaiknya aksi tidak melibatkan banyak orang agar dapat dikendalikan.

"Kami berharap penyampaian aspirasi dilakukan secara damai, tidak mengarah pada konflik suku," kata Suhendri.

Sementara itu, Soerya Respationo, menegaskan, tidak pernah mengintervensi penempatan pimpinan satuan kerja perangkat daerah.

"Saya pada posisi yang tidak salah. Saya berupaya membangun kebersamaan, tetapi saya tidak akan diam karena saya dipersalahkan," ungkapnya.

Sedangkan mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepri (sekarang Kabupaten Bintan), Andi Anhar Chalid, yang bergabung dengan FKB, menyatakan, aksi unjuk rasa tetap dilakukan besok.

"Aksi tetap kami lakukan untuk mendapatkan kebenaran," ujarnya.

(KR-NP/E001)