Pemkab Sangkal Seperlima Dana CD untuk Verifikasi

id Pemkab, Sangkal, Seperlima,persen, Dana, CD,granit,community,development,tim,koordinasi, Verifikasi,operasional,pengawasan

Karimun (ANTARA Kepri) - Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, menyangkal seperlima dari miliaran rupiah dana "community development" (CD) sektor penambangan granit, seluruhnya digunakan untuk biaya operasional Tim Koordinasi dan Verifikasi Dana CD.

"Alokasi sebesar 20 persen dari dana CD tidak semuanya untuk operasional Tim Koordinasi dan Verifikasi Dana CD (TKV), tetapi disiapkan untuk menampung proposal masyarakat yang bersifat 'emergency', misalnya bantuan beasiswa bagi anak kurang mampu yang diusulkan secara mendadak," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Anwar Hasyim di Tanjung Balai Karimun, Jumat.

Anwar Hasyim mengatakan, porsi 20 persen untuk biaya operasional TKV sangat tidak realistis dan tidak masuk akal.

"Terlalu besar jika porsi 20 persen itu seluruhnya untuk operasional TKV," tegasnya.

Biaya operasional TKV, kata dia, tidak dialokasikan secara khusus, tetapi diperoleh dari Tim Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Masyarakat (PWPM) yang bertugas mengelola dana CD sektor granit.

"TKV dibentuk berdasarkan peraturan bupati, tugasnya mengawasi, memverifikasi serta memastikan penyaluran dana CD tepat sasaran. Sedangkan biaya operasionalnya diperoleh dari Tim PWPM tergantung kegiatan yang dilaksanakan," ucapnya.

Dia mengatakan, pembentukan TKV yang beranggotakan 19 orang dengan diketuai R Hadimi, juga untuk mencegah tumpang tindihnya program pembangunan dari dana CD granit dengan program pemerintah daerah melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Dia mencontohkan permohonan pembangunan pelabuhan di suatu kelurahan atau desa yang harus diverifikasi ulang agar tidak tumpang tindih dengan program pembangunan melalui APBD.

"Tugas untuk memverifikasi ini dilakukan oleh TKV dengan turun langsung ke lapangan, kalau pembangunan pelabuhan belum dianggarkan dalam APBD, maka pengerjaannya bisa diusulkan dengan menggunakan dana CD," ujarnya.     

Menurut Sekda, dana CD granit murni milik masyarakat, sedangkan pemerintah daerah hanya bertugas untuk mengawasi melalui TKV yang baru saja dibentuk dengan anggota berasal dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah.

"Pemerintah daerah hanya mengatur agar dana CD itu diterima masyarakat, salah satunya dengan peraturan bupati yang menjadi dasar pembentukan Tim PWPM maupun TKV," katanya.

Dia mengatakan, pemerintah daerah juga sedang menyusun petunjuk teknis (juknis) alur proposal, proses verifikasi dan penilaian kelayakan sebuah proposal.

"Ke mana proposal itu harus diajukan, siapa yang memverifikasi dan siapa yang menentukan layak atau tidaknya sebuah proposal akan diatur melalui juknis itu," tambahnya.

Dana CD dari sektor penambangan granit yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah setiap tahun, selama ini dikelola oleh Tim PWPM yang berisikan perwakilan dari sejumlah perusahaan granit.

Pada 2012, Pemkab Karimun membentuk TKV yang bertugas memverifikasi proposal permohonan bantuan atau kegiatan dari masyarakat.

Total dana CD yang disetor perusahaan granit pada 2011 sebesar Rp10 miliar, turun dibandingkan 2010 yang mencapai Rp20 miliar akibat pengurangan pungutan dana CD dari Rp5.000 per ton menjadi Rp2.500 per ton. (KR-RDT/A013)
Editor: Jo Seng Bie
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar