Batam Tetap Dapat PAD dari Pulau Nipa

Minggu, 3 Juni 2012 12:09 WIB

Batam (ANTARA Kepri) - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, tetap akan memperoleh pendapatan asli daerah dari pengelolaan ekonomis Pulau Nipa, meskipun pulau itu ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional.

"Kalau ada pajak dari usaha, daerah akan dapat," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo di Batam, Minggu.

Ia mengatakan pemerintah daerah tetap bisa mendapatkan penghasilan dari pengurusan beberapa perizinan seperti Izin Mendirikan Bangunan dan pembangunan operasional. "Ada juga dari penerimaan negara bukan pajak," kata Menteri.

Di tempat yang sama, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengatakan pemerintah daerah mendukung pembangunan Pulau Nipa sebagai Kawasan Strategis Nasional.

"Pembangunannya tetap disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah," kata Wali Kota.

Mengenai pendapatan daerah, Wali Kota mengatakan ada beberapa perizinan yang diurus pemerintah daerah dan dapat menjadi pemasukan daerah.

Namun memang, kata dia, ada beberapa perizinan yang seharusnya diurus pemda dialihkan ke pemerintah pusat karena pulau itu merupakan kawasan strategis nasional.

"Untuk Analisis Dampak Lingkungan, pemda hanya memberikan rekomendasi saja. Perizinannya ke pusat," kata Wali Kota.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Batam Wan Darussalam mengatakan pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam pembangunan Pulau Nipa.

Kota Batam juga akan menerima efek domino perekonomian dari pengembangan pulau sebagai kawasan tambat labuh kapal internasional.

"Nanti ada logistik yang dipasok dari Batam," kata dia.

Mengenai pasokan logistik air untuk kebutuhan kapal yang tambat di sekitar Pulau Nipa, ia mengatakan belum memastikan apa dikirim dari Pulau Batam.

"Belum tahu, nanti kami dengarkan dulu dari pusat," kata dia.

Pulau Nipa adalah satu pulau terdepan yang terdapat di Kota Batam yang letaknya paling dekat dengan Singapura. Pulau Nipa hanya berjarak sekitar dua mil dari perairan internasional yang memisahkan dua negara. Karena letaknya yang strategis, pemerintah pusat hendak membangun kawasan labuh jangkar kapal internasional yang lalu lalang di Selat Malaka.

Sebelumnya, di Pulau Nipa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah akan memanfaatkan letak strategis Pulau Nipa untuk perekonomian nasional. (Y011/N002)

Editor: Rusdianto