Hanura Tanjungpinang Bantah Koalisi Pelangi Nusantara Bubar

id Hanura, Tanjungpinang, Bantah,Koalisi, Pelangi, Nusantara,santun, Bubar,pilkada,calon,wali,kota

Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Partai Hati Nurani Rakyat Tanjungpinang membantah Koalisi Pelangi Nusantara telah dibubarkan, karena sebagian partai membentuk Koalisi Santun yang mengusung Hendry Frankim-Yusrizal.

"Koalisi Pelangi Nusantara masih solid hingga sekarang," kata Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Tanjungpinang, Azhar, Rabu.

Partai-partai pemenang kursi pada Pemilu 2009 di Tanjungpinang yang kini bergabung di dalam Koalisi Pelangi Nusantara antara lain, Partai Hanura, Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).

Seluruh pengurus partai yang tergabung di dalam Koalisi Pelangi Nusantara, kata Azhar, belum ada yang menyatakan keluar dari koalisi tersebut.

Sedangkan pengurus PPIB dan PKPB yang mengusung Frankim-Yusrizal dalam Koalisi Santun bukan merupakan pengurus Tanjungpinang, melainkan tingkat provinsi dan pusat.

Mereka menandatangani beberapa dokumen di KPU Tanjungpinang pada saat mendaftarkan Frankim-Yusrizal sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota.

"Saya dapat aminkan Koalisi Pelangi Nusantara bubar jika yang mengusung Frankim itu pengurus Tanjungpinang," ujarnya yang juga anggota DPRD Tanjungpinang.

Menurut dia, Frankim tidak hanya melobi DPP PKPB dan PPIB, melainkan juga DPP Hanura. Namun pengurus DPP Partai Hanura menegaskan bahwa koalisi partai pada Pilkada Tanjungpinang 2012 merupakan kewenangan pengurus Partai Hanura Tanjungpinang.

"Hal itu diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga partai, karena itu wajib dipatuhi," ungkapnya.

Ia mengemukakan, Koalisi Pelangi Nusantara memiliki komitmen untuk tidak mengusung figur yang tidak mendaftar sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota.

Frankim maupun Yusrizal tidak mendaftar di Koalisi Pelangi Nusantara untuk mengikuti proses penjaringan, karena itu mustahil diusung sebagai calon wali kota dan wakil wali kota.

"Waktu masih ada sekitar lima hari untuk mengambil formulir di KPU. Kami akan memutuskannya dalam waktu dekat," katanya. (KR-NP/A013)

Editor: Rusdianto

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE