Wali Kota Pastikan UMK Sama dengan KHL

Batam (ANTARA Kepri) - Wali Kota Batam Ahmad Dahlan memastikan nilai Upah Minimum Kota 2013 sama dengan biaya Kebutuhan Hidup Layak yang ditetapkan Dewan Pengupahan Kota.

"UMK sama dengan KHL, itu ketetapannya," katanya di Batam, Minggu.

Angka KHL akan ditetapkan pada Senin (19/11).

Ia mengatakan, tiga angka KHL yang menjadi perdebatan dalam rapat terakhir, yaitu angka perhitungan pengusaha Rp1,7 juta, hasil KHL Oktober 2012 sebesar Rp1,9 juta, dan KHL regresi sekitar Rp2,1 juta.

"Besok (19/11) main di tiga angka itu, besok disepakati," katanya.

Jika mengacu kepada tiga angka yang berkembang, dia mengatakan lebih condong kepada nilai KHL Rp1,9 juta. Artinya, UMK Batam 2013 sebesar Rp1,9 juta. Namun, ia menyerahkan keputusan tersebut kepada hasil perundingan.

"Lebih bagus berpedoman pada KHL terakhir," kata dia.

Ia juga meminta Dewan Pengupahan untuk mempertimbangkan angka KHL regresi Rp2,1 juta.

"Apapun, kami menghormati rapat tripartit," kata dia.

Mengenai proses rapat terakhir UMK Senin, ia meminta pekerja dan pengusaha sama-sama menahan diri demi situasi kondusif perekonomian.

"Saya harap enggak usah rusuh. Kalau rusuh, rambu lalu lintas rusak, pos polisi rusak, kasihan masyarakat juga," kata dia.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Zarefriadi mengatakan, pemerintah memastikan KHL sama dengan UMK.

"Sudah ganti tiga Presiden, KHL harus sama dengan UMK, itu janjinya," kata dia.

Mengenai nilai KHL, ia mengatakan berdasarkan perhitungan KHL Oktober, biaya kebutuhan hidup masyarakat Batam senilai Rp1.957.822.

Namun, ada juga perhitungan KHL regresi senilai Rp2.119.000.

Menurut dia, sejatinya pengusaha tidak keberatan UMK sama dengan KHL, hanya saja, belum ada kesepakatan angka KHL.

Ia mengatakan, pengusaha meminta pekerja dan pemerintah memahami kondisi dunia usaha saat ini yang terkena imbas krisis.

"Pengusaha meminta pertimbangan ekonomi sekarang. Kemerosotan ekonomi Eropa berpengaruh pada iklim di Batam," kata dia.

Ia mengatakan, pengusaha juga meminta pekerja mengerti bahwa tidak semua pengusaha memiliki kemampuan.

Pemerintah, kata dia, selama ini mengikuti pembahasan KHL dengan baik, sedangkan rapat berjalan natural.

UMK, katanya, akan ditetapkan pada Senin (19/11), bersamaan dengan penetapan KHL oleh Dewan Pengupahan Kota.

"Besok (19/11) sekaligus. Apa lagi, sudah enam kali rapat," kata dia. (ANTARA)

Editor: Rusdianto