Gubernur Optimistis Target Rehab 35.000 Rumah Tercapai

Selasa, 9 April 2013 16:19 WIB

Karimun (Antara Kepri) - Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani optimistis target rehab 35.000 rumah tidak layak huni di tujuh kabupaten/kota tercapai hingga berakhirnya masa jabatannya pada 2015.

"Semula saya memperkirakan hanya mampu merehab 25.000 dari 35.000 rumah miskin yang mengacu pada data sementara Badan Pusat Statistik (BPS). Namun saya menjadi optimis setelah Menteri Perumahan Rakyat menyatakan kesediaanya untuk membantu," katanya di Tanjung Balai Karimun.

Muhammad Sani menuturkan, Menpera Djan Faridz menyetujui untuk membantu program tersebut yang tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani di Tanjungpinang pada Rabu (3/4).

"Kalau Kemenpera merehab 10.000 rumah saja pada 2014, maka seluruh rumah tidak layak sesuai data BPS sudah direhab. Syukur kalau Kemenpera menambah lagi pada 2015 sehingga kami perkirakan Kepri mulai bebas dari rumah miskin," katanya.

Menurut dia, rehab rumah tidak layak huni merupakan program pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas sejak ia menjabat gubernur berpasangan dengan Soerya Respationo.

Pada 2011, jelasnya, jumlah rumah yang direhab sebanyak 2.625 unit, pada 2012 meningkat menjadi 4.000 unit dan 2013 direncanakan sebanyak 4.200 unit.

"Total rumah yang telah dan akan direhab sejak 2011 hingga 2013 sebanyak 12.000 unit. Dan, kami perkirakan hanya mampu merehab 25.000 rumah sampai 2015 karena keterbatasan anggaran," katanya.

Sani yang pernah menjabat Bupati Karimun juga mengapresiasi kerja sama yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung program tersebut yang direalisasikan dalam bentuk anggaran pendamping program tersebut.

"Dukungan dari bupati dan wali kota sangat penting karena mereka yang punya wilayah sehingga program ini berjalan dengan baik," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Karimun Nurdin Basirun mengatakan, dukungan yang diberikan dalam program rehab rumah tidak layak huni merupakan bentuk sinergitas pembangunan antara pemerintah kabupaten dengan provinsi dan termasuk pemerinah pusat.

"Arah kebijakan pembangunan antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat sama. Jadi, semuanya harus bersinergi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karimun juga serius mengentaskan kemiskinan melalui berbagai kebijakan penganggaran, baik melalui pendidikan, kesehatan dan pembangunan sarana infrastruktur," kata Nurdin. (Antara)

Editor: Ridwan Chaidir