Karimun (Antara Kepri) - Sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau kesulitan merekrut anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang memenuhi standar dan kualifikasi pendidikan minimal lulusan SMA, kata anggota KPU Kepri Nasruddin.
"Beberapa kabupaten/kota itu di antaranya Lingga, Natuna dan Anambas. Akibatnya, pembentukan PPS terlambat dari jadwal," katanya di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Rabu.
Menurut Nasruddin, penyebab sulitnya mencari calon anggota PPS adalah adanya ketentuan kualifikasi pendidikan minimal lulusan SMA sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Pemilu 2014.
"Kabupaten dan kota tersebut sulit memenuhi standar pendidikan minimal lulusan SMA karena rata-rata yang mendaftar tamatan SMP," ujarnya.
KPU Kepri bahkan pusat tidak punya wewenang untuk mengubah standar pendidikan tersebut karena diatur dalam undang-undang.
"Ini menjadi persoalan, padahal seluruh tahapan harus berjalan sesuai jadwal. Kalau ketentuan itu tidak dipatuhi, maka artinya KPU melanggar undang-undang," katanya.
Menurut dia, ketentuan lulusan minimal SMA bisa diubah jika dalam kondisi darurat atau "force majeur" untuk menghindari gagalnya pelaksanaan pesta demokrasi.
"Statusnya harus 'force majeur', itu pun harus ada berita acara dengan Panwaslu kabupaten yang disetujui Bawaslu sehingga dapat dipertanggungjawabkan ketika digugat oleh partai politik," katanya.
Namun demikian, lanjut Nasruddin, KPU Kepri telah membuat langkah-langkah strategis agar PPS di sejumlah kabupaten/kota tersebut segera terbentuk.
"Langkah strategis itu di antaranya berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam mencari calon PPS yang lulusan SMA," kata dia.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU Karimun Risdyansyah juga mengaku kesulitan merekrut anggota PPS, terutama di daerah pulau karena syarat minimal lulusan SMA.
"Sejalan dengan langkah KPU provinsi, kami juga berkoordinasi dengan pemerintahan desa dan kelurahan untuk mencari calon PPS yang lulusan minimal SMA," katanya.
Dia mengharapkan PPS se-kabupaten setempat sudah dilantik pekan depan. "Kami harapkan pekan depan sudah dilantik," katanya. (Antara)
Editor: Eddy K Sinoel
Berita Terkait
Pemkab Natuna berikan bantuan kepada korban angin kencang
Kamis, 28 Maret 2024 16:48 Wib
Pelni Batam tambah kapasitas 2.000 penumpang saat angkutan mudik lebaran
Kamis, 28 Maret 2024 15:35 Wib
MTI Kepri minta Kemenhub sikapi kenaikan tarif kapal ferry Batam-Singapura
Kamis, 28 Maret 2024 15:26 Wib
Pemkot Batam berkomitmen untuk tingkatkan kualitas pengelolaan pemda lewat MCP
Kamis, 28 Maret 2024 15:00 Wib
Anggota Kodim 1307 dikerahkan atasi tanah longsor di Kabupaten Poso
Kamis, 28 Maret 2024 14:19 Wib
Rudi: Industri digital jadi mesin penggerak ekonomi baru
Kamis, 28 Maret 2024 13:22 Wib
Perusahaan manufaktur Tiongkok rencana kembangkan usaha di Batam
Kamis, 28 Maret 2024 12:58 Wib
Polres Bintan keluarkan maklumat larangan untuk bakar hutan dan lahan
Kamis, 28 Maret 2024 12:38 Wib
Komentar