Dinsos: Verifikasi Rumah Tidak Layak Libatkan PNPM

Rabu, 24 April 2013 19:49 WIB

Karimun (Antara Kepri) - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan, Riau Hurnaini mengatakan, verifikasi dan validasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2013 melibatkan tenaga pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

"Pelibatan tenaga pendamping PNPM dalam memverifikasi rumah tidak layak huni merupakan kebijakan pemerintah provinsi. Tim verifikasi juga berasal dari Bappeda Provinsi Kepri," katanya di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Hurnaini mengatakan, proses verifikasi merupakan tahapan penting sebelum program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RRLTH) direalisasikan.

Verifikasi meliputi status lahan dan pengecekan kriteria rumah tidak layak huni dengan beberapa indikator, seperti dinding dan atap terbuat dari rumbia atau lantai tanah.

"Tenaga pendamping PNPM dilibatkan karena dianggap memiliki pengalaman, apalagi teknis kegiatan PNPM tidak jauh berbeda dengan program RRLTH. PNPM dilaksanakan dengan sistem swakelola atau kelompok swadaya masyarakat, begitu juga dengan RRTLH yang dikelola melalui kelompok penerima program," katanya.

Menurut Hurnaini, verifikasi RTLH melibatkan pendamping PNPM akan disinkronkan dengan hasil verifikasi yang dilakukan tim bentukan Pemkab Karimun pada akhir 2012.

"Jumlah rumah tidak layak huni yang terdata sekitar 800 unit. Ini sudah diverifikasi oleh tim yang dibentuk pemerintah kabupaten. Nanti akan disinkronkan dengan verifikasi yang dilakukan provinsi untuk selanjutnya disahkan oleh Wakil Gubernur sebagai Ketua Tim Pengentasan Kemiskinan Daerah," ujarnya.

Tahun ini, kata Hurnaini, Karimun mendapat jatah rehabilitasi sebanyak 750 rumah tidak layak huni, tersebar di beberapa kecamatan, menurun dibandingkan 2012 yang mencapai 1.020 unit.

"Teknis RRLTH tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya untuk memperbaiki rumah warga miskin seperti yang diharapkan Gubernur sudah direhabilitasi semuanya hingga 2015," ujarnya.

Mengenai evaluasi RRLTH 2012, Hurnaini menambahkan dari 1.020 unit yang direhabilitasi, sekitar 95 persen sudah rampung. "Hanya beberapa yang masih dalam tahap 'finising'. Persentase yang sudah selesai sekitar 95 persen," katanya. (Antara)

Editor: Eddy K Sinoel

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.