PPP Nilai Pembahasan Regulasi Rekening Caleg Telat

Jumat, 3 Mei 2013 17:45 WIB

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau menilai KPU telat membahas regulasi tentang rekening khusus untuk calon anggota legislatif (Caleg) karena mereka sudah mengeluarkan biaya untuk sosialisasi ke publik.

"Kami setuju diberlakukan rekening khusus caleg sebagai persyaratan, tetapi bukan sekarang regulasinya baru dibahas," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Kepulauan Riau (DPW PPP Kepri) Sarapuddin Aluan di Tanjungpinang, Jumat.

Aluan yang juga Ketua Komisi I DPRD Kepri mengatakan sebagian bakal caleg sejak Januari 2013 sudah menyosialisasikan dirinya melalui spanduk dan baliho. Karena itu, lanjutnya, jika regulasi itu ditetapkan sekarang atau setelah KPU menetapkan caleg, maka dana kampanye yang digunakan sulit dideteksi.

"Banyak bakal caleg yang sudah menghabiskan uang untuk menyosialisasikan dirinya sejak Januari 2013. Jika rekening caleg diberlakukan sekarang, lantas bagaimana dengan uang yang digunakan sebelumnya untuk kampanye," ungkapnya.

Ia mengatakan regulasi rekening khusus untuk caleg juga sulit dilaksanakan jika masing-masing caleg harus memiliki rekening khusus. KPU mustahil dapat memantau sumber dana kampanye dan nilai uang yang dimiliki caleg, karena jumlah caleg di Indonesia mencapai ribuan orang.

Jika melibatkan pihak ketiga dari lembaga profesional untuk mengawasi dan mengaudit dana kampanye milik caleg, maka akan menghabiskan anggaran negara yang sangat besar. Hal itu disebabkan jumlah lembaga profesional dan orang-orang yang dilibat dalam mengawasi dan mengaudit dana kampanye milik caleg cukup banyak.

"Apakah itu efektif? Jika kebijakan itu menyedot anggaran negara yang besar, maka seharusnya KPU meninjau kembali dan memberlakukan kebijakan yang lebih efektif dan efisien untuk tujuan yang sama," ujarnya.

Aluan menyarankan KPU untuk melaksanakan setiap kebijakan yang dibuat secara profesional, efisien, dan efektif. Menjelang pemilu, sebaiknya KPU melaksanakan tugas secara intensif dan tidak membuat kebijakan baru yang nantinya tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

"Jangan terlalu banyak membuat regulasi, karena kami khawatir hal itu tidak dapat dilaksanakan secara efektif," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto