Legislator: Penyelenggaraan Pemerintahan di Batam Harus Sinergi

Batam (Antara Kepri) - Ketua DPRD Kepulauan Riau, Nur Syafriadi meminta Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam bersinergi dalam membangun Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (free trade zone/FTZ).

"Dua lembaga harus bersinergi dalam membangun Batam terutama dalam pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur," kata dia di Batam, Minggu.

Bila dua lembaga pemerintah itu bersinergi, kata dia, maka Batam akan bisa berkembang lebih cepat sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

"BP Batam selaku Badan Layanan Umum (BLU) harus terus memperbaiki pelayanan publik dan membangun infrastruktur terutama yang berhubungan dengan investasi," kata Nur.

Nur juga mengatakan, juga perlu dibagun hubungan yang sinergis di antara pemerintah pusat, daerah dan DPR/DPRD agar Batam sebagai salah satu tujuan utama infestasi Asia Pasifik tetap kondusif.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kepri Soeryo Respationo menuding konflik yang terjadi antara Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam disebabkan keterlambatan pemerintah pusat mengeluarkan peraturan.

"UU sudah mengamanatkan, dalam satu tahun, paling lambat akan ada aturan mengenai hubungan antara Pemko Batam dan Otorita Batam (kini BP Batam). Sayangnya, hingga hari ini PP tersebut tidak pernah dikeluarkan," kata Soeryo di Batam.

UU No.53 tahun tentang Pembentukan Kota Batam mengamanatkan adanya peraturan pemerintah untuk mengatur hubungan Otorita Batam (kini berganti nama menjadi BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam.

PP itu dianggap perlu untuk mengharmonisasikan dua institusi pemerintah di Batam.

Akibat tidak ada PP, maka hubungan dua institusi pemerintah itu menjadi kacau dan tidak harmonis karena tidak ada yang mengatur.

Hubungan yang tidak harmonis terlihat dari pengelolaan perizinan lahan, kata dia, karena masing-masing institusi merasa berhak mengeluarkan izin pengelolaan lahan sesuai kewenangannya.

"Di tengah peliknya persoalan yang ada di Batam, membuka ruang dan celah bagi para makelar tanah dan spekulan yang lebih condong pada cara kerjanya mafia," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto