Pemprov Kepri sekolahkan 58 dokter spesialis di tahun 2026

Sabtu, 14 Februari 2026 05:03 WIB

Gubernur Kepri Ansar Ahmad. ANTARA/Ogen

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menyekolahkan 58 dokter spesialis dan subspesialis di berbagai perguruan tinggi dalam negeri pada tahun anggaran 2026, sebagai langkah strategis penguatan sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan.

"Pemprov memberikan dukungan pembiayaan per orang Rp200 juta per tahun," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad usai meresmikan gedung layanan baru di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (RSJKO EHD) di Tanjunguban, Kabupaten Bintan, Jumat.

Menurut Ansar program itu dijalankan untuk mengimbangi peningkatan infrastruktur di bidang kesehatan dari waktu ke waktu. Ia ingin dokter-dokter terbaik lahir dari Kepri dan kembali mengabdi untuk masyarakat setempat.

Baca juga: Pemkab Natuna alokasikan dana subsidi bahan pokok senilai Rp700 juta

Gubernur juga menekankan urgensi pelaksanaan program ini bertujuan memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang kian kompleks, khususnya pemenuhan tenaga dokter spesialis dan subspesialis di rumah sakit yang ada di tujuh kabupaten/kota se-Kepri.

"Program ini direspon positif Kementerian Kesehatan sebagai bagian upaya peningkatan layanan kesehatan di daerah," ungkap Ansar.

Selain penguatan SDM, lanjut Ansar, Pemprov Kepri tahun ini juga akan membangun Gedung Poli di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib (RAT) di Kota Tanjungpinang senilai Rp110 miliar

Baca juga: BI Kepri siapkan Rp2,9 triliun uang kartal untuk momen Ramadhan dan Idul Fitri 2026

Kemudian, menyediakan Rp40 miliar untuk rehabilitasi rumah sakit milik Pemprov Kepri yang tersebar di semua kabupaten/kota, serta penyediaan sejumlah anggaran untuk melengkapi fasilitas tambahan di RSJKO Engku Haji Daud.

Ansar menambahkan Pemprov Kepri terus memperkuat sistem kesehatan melalui pengembangan sejumlah rumah sakit, termasuk pengembangan layanan di Rumah Sakit RAT sebagai rumah sakit rujukan di provinsi tersebut.

"Tak boleh ada disparitas layanan kesehatan antarwilayah. Warga di pulau-pulau terluar harus mendapatkan layanan yang adil dan merata," demikian Ansar.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.