Gubernur Kepri: Musrenbang RKPD 2027 fokus menjawab kebutuhan masyarakat

Selasa, 7 April 2026 11:53 WIB

Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wagub Nyanyang Haris Pratamura membuka Musrenbang RKPD Kepri 2027 di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (6/4/2026). ANTARA/Ogen

Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyebutkan arah pembangunan pada Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2027 difokuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

"Tema dan prioritas RKPD 2027 harus menjadi arah nyata pembangunan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat," kata Gubernur Ansar usai membuka Musrenbang RKPD Kepri 2027 di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin.

Ansar menyampaikan beberapa prioritas pembangunan yang disusun dalam RKPD Kepri 2027, antara lain di bidang pendidikan dengan memperluas akses dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Pemprov Kepri, katanya, akan memperluas program beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu, memperkuat pendidikan vokasi, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

Kemudian, di sektor kesehatan diarahkan pada pemberian beasiswa kedokteran untuk 58 dokter spesialis dan sub spesialis, termasuk jaminan kesehatan daerah dan peningkatan fasilitas rumah sakit.

Lalu di sektor ekonomi, fokus pemprov diarahkan untuk penguatan pelaku usaha dan sektor ekonomi produktif.

"Kami akan melanjutkan pinjaman UMKM subsidi bunga nol persen, lalu memperkuat UMKM, serta memberikan dukungan bagi petani dan nelayan," ujarnya.

Sementara di bidang infrastruktur, lanjut Ansar, Pemprov Kepri berkomitmen meningkatkan konektivitas dan layanan dasar, salah satunya pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) guna menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

Baca juga: Fasilitas Sekolah Rakyat 32 Natuna mulai dibangun pada Mei 2026

Berikutnya, pembangunan konektivitas antarwilayah, program listrik desa ‘Kepri Terang’, penyediaan air bersih, dan penanganan kawasan permukiman akan terus ditingkatkan.

Ansar turut menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat, seperti jaminan ketenagakerjaan bagi nelayan, petani, serta ojek online yang dimulai tahun 2026.

"Kami juga memberikan insentif bagi perangkat desa dan kader masyarakat," tambahnya.

Selanjutnya, Gubernur Ansar turut menyampaikan capaian pembangunan daerah, termasuk penurunan stunting dan cakupan kesehatan. Prevalensi stunting di Kepri turun menjadi 15 persen.

"Cakupan JKN di Kepri mencapai 98,43 persen, sehingga kita meraih penghargaan UHC kategori Pratama," paparnya.

Khususnya di sektor budaya, Pemprov Kepri berkomitmen melestarikan sejarah dan identitas daerah Melayu, yang ditandai dengan revitalisasi Pulau Penyengat sebagai pusat sejarah bahasa Melayu.

"Termasuk pembangunan museum dan monumen bahasa nasional sebagai penanda bahasa Indonesia lahir dari Pulau Penyengat," katanya.

Gubernur Ansar mengajak seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan demi mewujudkan Kepri yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Baca juga: Wamendagri Bima sebut Kepri punya kapasitas fiskal yang kuat