Pemprov Kepri terus tingkatkan pendapatan asli daerah di tengah tantangan fiskal

Senin, 13 April 2026 15:11 WIB

Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan arahan kepada ASN di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kepri, Senin (13/4/2026). ANTARA/Ogen

Tanjungpinang, Kepri (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di tengah tantangan keterbatasan fiskal sebagai dampak pemangkasan dana transfer pusat ke daerah (TKD).

"Kami terus mendorong OPD penghasil untuk mengoptimalkan sekaligus mencari sumber PAD baru, baik melalui strategi ekstensifikasi maupun intensifikasi," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Kepri, Senin.

Ansar menyebut Pemprov Kepri juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait optimalisasi dana bagi hasil sumber pendapatan dari daerah itu yang selama ini masuk ke APBN lewat penerimaan negara bukan pajak (PNBP), seperti persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) di Kepri yang diklaim sangat besar, karena kondisi geografis wilayahnya adalah 96 persen lautan.

Selain itu, kata Ansar, pihaknya juga mendorong dana bagi hasil pusat untuk daerah dari sektor jasa labuh jangkar yang diperjuangkan sejak lama, namun sampai hari ini belum terealisasi.

"Kami akan berdiskusi lagi dengan pusat soal labuh jangkar ini, termasuk sumber pendapatan lainnya, seperti sedimentasi pasir laut," ucapnya.

Ansar juga menyampaikan Pemprov Kepri turut mengoptimalkan potensi PAD yang selama ini belum digarap secara maksimal, misalnya pengembangan kawasan maritim.

Pemprov, sambungnya, akan terus mendorong investasi di bidang maritim sebagai jawaban dari perluasan lapangan kerja, lalu mempermudah rantai pasok, serta membentuk ekosistem pertumbuhan ekonomi baru di Kepri.

Baca juga: Beacukai Batam gagalkan penyelundupan 337 unit handphone di pelabuhan

"Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kepri, harus memberikan insentif dalam bentuk layanan birokrasi cepat dan efisien guna menunjang investasi di daerah," ucap Ansar.

Selain itu, menurut Ansar, Pemprov Kepri juga terus berupaya memaksimalkan kunjungan pariwisata sebagai salah satu daya ungkit ekonomi daerah.

Usai COVID-19, pariwisata Kepri sudah mulai pulih, yang ditandai dengan kunjungan turis asing mencapai 2,1 juta orang, atau peringkat ketiga tertinggi nasional setelah Bali dan Jakarta.

Pemprov Kepri telah meminta diskresi ke pusat untuk menarik kunjungan wisman yang lebih besar, di antaranya penghapusan biaya visa kunjungan (VoA) singkat bagi turis asing dari kapal pesiar yang singgah di Kepri.

"Kunjungan singkat turis dari kapal pesiar cukup besar. Mereka hanya turun beberapa jam saja, tapi masih wajib bayar VoA. Makanya, kita minta diskresi, kalau bisa ditiadakan saja," ujar Ansar.

Gubernur Ansar optimistis melalui koordinasi intens, disertai pertimbangan dan analisis yang baik, pemerintah pusat akan turut mendukung upaya Pemprov Kepri dalam meningkatkan PAD.

Sementara, APBD Kepri 2026 telah tetapkan sebesar Rp3,3 triliun, dengan postur PAD sebesar Rp1,8 triliun, yang didominasi sektor pajak kendaraan bermotor (PKB).

Sedangkan, pendapatan daerah dari dana transfer pusat sebesar Rp1,4 triliun atau turun Rp495 miliar dibandingkan 2025 sebagai dampak pemangkasan dana TKD.

Baca juga: BP Batam setop tambang pasir ilegal yang berdampak pada lingkungan