Pemkot Batam dukung usulan bebas visa kunjungan bagi 8 negara dongkrak kunjungan wisman

Jumat, 5 Juni 2026 14:59 WIB

Ilustrasi - Masyarakat, turis, wisatawan sedang berada di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Batam, Kepri, Minggu (31/5/2026). (ANTARA/Amandine Nadja)

Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menyambut baik usulan pemerintah pusat untuk memberikan Bebas Visa Kunjungan (BVK) kepada delapan negara dan satu kategori khusus karena dapat mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara ke daerah tersebut.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam Ardiwinata mengatakan usulan tersebut sejalan dengan kebutuhan industri pariwisata Batam yang selama ini menjadi pintu masuk utama wisatawan mancanegara (wisman) di Kepulauan Riau.

"Kami sangat mendukung karena Batam menyumbang sekitar 80 persen kunjungan wisman ke Provinsi Kepri. Kalau kebijakan ini terealisasi tentu membantu percepatan pencapaian target kunjungan wisman, baik target daerah maupun nasional," kata Ardiwinata dihubungi di Batam, Jumat.

Kementerian Pariwisata sebelumnya mengusulkan pemberian fasilitas BVK bagi wisatawan dari Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, India, Belarus, Kazakhstan dan Makau.

Selain itu, pemerintah juga mengusulkan perluasan fasilitas bagi pemegang permanent residence (PR) Singapura.

Menurut Ardiwinata, kebijakan tersebut relevan dengan kondisi pasar wisata Batam saat ini. Wisatawan asal Singapura dan Malaysia masih mendominasi kunjungan ke Batam, katanya, disusul oleh wisatawan India.

"PR Singapura ke Batam juga kebijakan yang sangat baik karena wisatawan terbanyak kita berasal dari Singapura, kemudian Malaysia dan India. Jadi apa yang diusulkan pemerintah pusat memang sesuai dengan kondisi riil di lapangan," ujarnya.

Ia menjelaskan usulan serupa sebenarnya telah lama disuarakan berbagai pemangku kepentingan pariwisata di Batam.

“Pemkot Batam bersama asosiasi pariwisata sebelumnya telah mengusulkan pemberian bebas visa bagi wisatawan dari India, Jepang, Korea Selatan dan China untuk memperkuat daya tarik destinasi wisata di Batam,” kata dia.

Baca juga: Kemenang sebut kuota sertifkasi halal gratis 2026 di Kepri tersisa 3.252

Menurut dia, sebelum pandemi COVID-19 negara-negara tersebut menikmati fasilitas bebas visa sehingga kunjungan wisatawan relatif lebih tinggi.

Namun setelah kebijakan visa diberlakukan kembali, pertumbuhan kunjungan dinilai belum optimal.

"Pariwisata itu industri yang mengedepankan kemudahan dan kenyamanan. Kalau wisatawan harus mengurus visa atau membayar biaya tambahan, tentu ada pertimbangan untuk berlibur kesana. Dengan adanya kebijakan bebas visa, perjalanan wisata menjadi lebih mudah dan menyenangkan," katanya.

Ardiwinata menilai Batam saat ini memiliki kesiapan yang cukup untuk menerima peningkatan kunjungan wisatawan asing.

Ia mencontohkan wisatawan Malaysia banyak datang ke Batam untuk berbelanja, berkunjung ke situs religi seperti Masjid Agung Raja Hamidah maupun Vihara Maitreya, menikmati layanan kebugaran dan pijat, serta bermain golf.

"Hotel, restoran, tempat hiburan, wisata religi, hingga event olahraga di Batam sudah semakin baik dan berstandar internasional,” katanya.

Ardiwinata berharap usulan bebas visa tersebut dapat segera direalisasikan setelah proses pembahasan di tingkat kementerian koordinator terkait.

Menurut dia, kebijakan tersebut akan menjadi dorongan penting bagi pelaku industri pariwisata yang saat ini tengah menikmati tren peningkatan kunjungan wisman di Batam.

"Tahun ini tren kunjungan wisatawan mancanegara ke Batam sudah meningkat sekitar 10 sampai 15 persen dibanding tahun lalu. Mudah-mudahan kebijakan ini bisa segera terwujud sehingga semakin memperkuat posisi Batam sebagai salah satu gerbang wisata internasional Indonesia," kata dia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.