Pemkab Natuna dan TNI AL perkuat koordinasi dan perlindungan nelayan

Kamis, 11 Juni 2026 12:53 WIB

Bupati Natuna Cen Sui Lan (tengah) saat foto bersama Danguspurla Koarmana Iaksamana Pertama TNI Nurlan (pertama kiri) dan Komandan Lanal Ranai Kolonel Laut (P) Ady Dharmawan usai pertemuan bersama nelayan di Kantor Bupati pada Rabu (10/6/2026). ANTARA/Muhamad Nurman

Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna bersama Gugus Tempur Laut (Guspurla) Komando Armada (Koarmada) I TNI AL memperkuat koordinasi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan nelayan menyusul dugaan masuknya kapal ikan asing (KIA) di Laut Natuna Utara.

Bupati Natuna Cen Sui Lan di Natuna, Kamis, mengatakan pemerintah daerah mempertemukan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan perwakilan nelayan dengan unsur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Guspurla Koarmada I, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, serta instansi terkait lainnya pada Rabu (10/6).

"Meski Natuna tidak memiliki kewenangan di wilayah laut, bukan berarti kami lepas tangan. Karena itu, kami mempertemukan nelayan dengan instansi berwenang agar berbagai temuan di lapangan dapat diketahui dan dicarikan solusi bersama," kata Cen.

Edukasi batas negara di laut, menggunakan peta kepada nelayan di Kantor Bupati Natuna pada Rabu (10/6/2026). ANTARA/Muhamad Nurman

Ia menjelaskan pertemuan yang digelar di Kantor Bupati Natuna itu bertujuan menyamakan persepsi antara nelayan dan aparat berwenang agar aktivitas penangkapan ikan dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.

Selain menjadi ruang diskusi berbagai persoalan nelayan, kegiatan tersebut juga diisi edukasi mengenai batas negara di laut melalui peta guna meningkatkan keselamatan pelayaran. Natuna berbatasan langsung dengan Malaysia dan Vietnam.

Menurut Cen, nelayan dalam pertemuan tersebut menyampaikan temuan dugaan keberadaan kapal ikan asing sekitar 40 mil laut dari pulau-pulau terdepan Indonesia di wilayah Natuna.

Baca juga: DLH Batam uji emisi 1.500 kendaraan roda empat untuk evaluasi kualitas udara

Berdasarkan informasi nelayan, keberadaan kapal ikan asing diduga berdampak pada menurunnya hasil tangkapan nelayan lokal. Nelayan Natuna umumnya menggunakan alat tangkap tradisional berupa pancing, sedangkan kapal asing menggunakan jaring berkapasitas besar dan teknologi yang lebih modern.

Ia mengatakan laporan terkait dugaan keberadaan kapal ikan asing kerap terlambat diterima aparat karena sebagian nelayan belum memiliki sarana komunikasi yang memadai.

Karena itu, Pemkab Natuna bersama Komandan Guspurla Koarmada I Laksamana Pertama TNI Nurlan akan mengupayakan dukungan alat komunikasi bagi nelayan.

"Kita memerlukan alat komunikasi agar nelayan dapat segera melaporkan temuan di lapangan kepada Guspurla atau Pos TNI AL terdekat sehingga dapat segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Baca juga: Pemprov Kepri siapkan anggaran Rp48 M untuk gaji ke-13 ASN

Cen menegaskan persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan instansi berwenang di tingkat provinsi maupun pusat guna mendukung perlindungan nelayan dan menjaga produktivitas sektor perikanan.

"Kita juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar kebijakan yang tidak cocok diterapkan untuk nelayan Natuna dapat ditinjau kembali," katanya.

Sementara itu, Pengurus HNSI Natuna Aprizal mengapresiasi langkah Pemkab Natuna yang memfasilitasi pertemuan antara nelayan dan instansi terkait.

Menurut dia, upaya tersebut memberikan ruang bagi nelayan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi secara langsung kepada pihak berwenang.

"Bupati tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga telah memberikan kami ruang untuk berdiskusi dengan pihak berwenang," ujar Aprizal.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemkab Natuna dan Guspurla kolaborasi jaga keamanan nelayan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.