DPRD Kepri Tunda Lima Rapat Paripurna
Tanjungpinang (Antara Kepri) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau terpaksa menunda pelaksanaan lima rapat paripurna pada hari ini lantaran kepala dan wakil kepala daerah berhalangan hadir.
"Rapat itu wajib dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri. Kami terpaksa menunda rapat tersebut lantaran mereka berhalangan hadir," kata Wakil Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, di Tanjungpinang, Senin.
Nadeak menambahkan, Gubernur Kepri HM Sani saat ini melakukan kunjungan kerja ke Jakarta, sementara Wakil Gubernur Kepri Soerya Respatino melakukan kunjungan kerja di Bangka Belitung untuk membahas pelaksanaan MTQ tingkat nasional di Kepri. Dengan kondisi itu, maka pimpinan DPRD Kepri sepakat untuk menunda jadwal rapat paripurna.
"Kami dapat memaklumi tugas yang dilaksanakan kepala daerah dan wakil kepala daerah," ujarnya.
Badan Musyawarah DPRD Kepri menjadwalkan pada hari ini dilaksanakan rapat paripurna perubahan Ranperda Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kepri, rapat peripurna tentang jawaban fraksi terhadap pandangan Pemerintah Kepri tentang Ranperda Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kepri serta rapat paripurna pengesahan kelompok kerja DPRD Kepri yang akan melakukan pembahasan terhadap Ranperda Perubahan Perda Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kepri.
Selain ketiga rapat paripurna yang dijadwalkan dilaksanakan pukul 11.30 WIB, DPRD Kepri juga terpaksa menunda dua rapat paripurna lainnya yang dilaksanakan sore ini yaitu penyampaian laporan akhir pansus terhadap hasil pembahasan laporan LPP APBD 2012 sekaligus pengambilan keputusan DPRD untuk ditetapkan menjadi perda, dan rapat paripurna penutupan masa sidang kedua tahun 2013.
"Jadwal rapat paripurna dapat ditunda berdasarkan keputusan pimpinan, rapat paripurna atau keputusan badan musyawarah," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kepri Sukhri Fahrial, yang juga anggota badan musyawarah, merasa prihatin dengan kondisi tersebut. Seharusnya, pembatalan atau penundaan rapat paripurna dibahas dan diputuskan dalam rapat paripurna, tidak bisa hanya diputuskan oleh pimpinan DPRD Kepri.
"Jadwal rapat paripurna itu dibahas dan diputuskan dalam rapat badan musyawarah, bukan dibuat oleh pimpinan. Kalau ditunda, seharusnya diputuskan dalam rapat paripurna," ujarnya. (Antara)
Editor: Rusdianto
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
