Waka DPR RI ajak ADKASI bangun optimisme desentralisasi

Sabtu, 27 Juni 2026 20:45 WIB

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati dalam Rakorwil Adkasi se-Pulau Sumatera di Batam, Sabtu (27/6/2026) (ANTARA/Jessica)

Batam (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati mengajak seluruh anggota Asosiasi DPRD Kabupaten Indonesia (Adkasi) untuk membangun rasa optimisme dan mengapresiasi capaian standardisasi pelayanan minimal selama ini.

Ia menyampaikan perjalanan otonomi daerah adalah sejarah pencarian keseimbangan, sehingga hal tersebut tidak untuk diromantisasi berlarut-larut terhadap segala dinamika dan tantangan saat ini.

"Saya ingin mengajak kita semua agar tidak terjebak pada romantisme masa lalu atau sekadar mengeluhkan perasaan keterbatasan desentralisasi saat ini. Dalam menuju Indonesia Emas 2045, penyesuaian terhadap desentralisasi perlu disikapi dengan rasa optimisme melalui inovasi birokrasi di daerah," kata Sari dalam keterangan yang diterima di Batam, Sabtu.

Sari juga menyoroti penyesuaian serta inovasi dalam desentralisasi dapat dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Menurutnya revisi UU tersebut diperlukan dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang adaptif.

"Revisi komprehensif atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sangat diperlukan demi mewujudkan pemerintahan daerah yang adaptif. Revisi ini tentu bukan semata-mata dalam rangka merebut kewenangan dari pusat, melainkan upaya mendudukkan kembali porsi yang tepat agar inovasi lokal tidak terkekang oleh regulasi yang kaku,” ujar dia.

Sari menyambut baik paradigma desentralisasi asimetris. Dalam hal ini desentralisasi ke depan tidak lagi menyeragamkan semua daerah, akan tetapi perlunya memperhatikan kebutuhan khusus, sejarah, budaya, atau kondisi geografis wilayah tersebut melalui inovasi tata kelola berbasis kapasitas fungsional.

"Saya juga menyambut baik paradigma - Desentralisasi ke depan tidak bisa lagi dikelola dengan kacamata kuda yang menyeragamkan semua daerah. Arahan kebijakan kita dalam revisi undang-undang ini harus memuat semangat Otonomi Daerah Asimetris. Ini bukan hanya soal status politik wilayah tertentu, melainkan inovasi tata kelola berbasis kapasitas fungsional,” kata Sari.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.