
Pemerintah kaji penyebab mundurnya 60 ribu calon mahasiswa SNBP

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tengah mengkaji secara mendalam penyebab pasti di balik isu mundurnya 60.000 calon mahasiswa pada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang ramai diperbincangkan publik.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK Ojat Darojat di sela-sela kegiatan Seminar Wisuda Universitas Terbuka (UT) di Tangerang Selatan, Banten, Senin menegaskan pemerintah berhati-hati dalam merespons isu pengunduran diri massal tersebut dengan memprioritaskan pengumpulan data yang akurat dari lapangan.
Guna memastikan langkah intervensi yang tepat sasaran, Kemenko PMK segera menggelar rapat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) serta Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI).
Baca juga: KPK panggil Dirut KAI Properti terkait kasus korupsi DJKA
"Tentu kita harus lihat ini satu per satu datanya dan itu yang kita lakukan. Nanti akan ada rapat koordinasi lintas sektor, terutama dengan Dikti dan juga perangkat yang lebih banyak, termasuk MRPTNI," kata Ojat.
Ojat menekankan komitmen kuat pemerintah bahwa keterbatasan ekonomi dan tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah kampus tidak boleh menjadi pemutus harapan bagi generasi penerus bangsa.
Sementara itu menanggapi fenomena kendala UKT dan ekonomi, Rektor UT Prof. Ali Muktiyanto menilai persoalan makro pendidikan yang jauh lebih besar dari sekadar polemik SNBP, dimana setiap tahunnya terdapat 1,2 juta hingga 1,3 juta lulusan SMA baru yang gagal tertampung di bangku kuliah, baik akibat ketatnya persaingan seleksi akademik, salah pilih jurusan, hingga tembok ekonomi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah kaji penyebab 60.000 calon mahasiswa mundur dari SNBP
Pewarta : Sean Filo Muhamad
Editor:
Nadilla
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
