KPK ungkap ada 70 kendaraan dinas Pemprov Papua belum dikembalikan

Jumat, 17 Juli 2026 14:53 WIB

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Maruli Tua Manurung ANTARA/HO-Pemprov Papua

Jayapura (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sebanyak 70 kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Papua senilai Rp5,71 miliar hingga kini belum dikembalikan karena masih dikuasai pihak yang tidak berhak.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Maruli Tua Manurung di Jayapura, Jumat, mengatakan temuan tersebut merupakan bagian dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025.

Baca juga: KPK tolak laporan Menhut soal penolakan amplop Bupati Kuansing

"Selain itu, hasil pemeriksaan juga mencatat sebanyak 230 kendaraan dinas dengan nilai perolehan Rp28,68 miliar belum dapat ditelusuri keberadaannya," katanya.

Dengan demikian, total 300 kendaraan dinas yang masih bermasalah memiliki nilai perolehan mencapai Rp34,4 miliar.

"Untuk itu kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua guna memperbaiki tata kelola keuangan daerah, termasuk pengelolaan barang milik daerah agar lebih tertib dan akuntabel," ujarnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPK sebut 70 kendaraan dinas Pemprov Papua belum dikembalikan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.