BKKBN Kepri usulkan kenaikan insentif kader MBG di kawasan 3T

Senin, 10 Agustus 2026 16:30 WIB

Kader Posyandu dan TPK BKKBN Kepri yang sedang melakukan pengepakan ulang MBG untuk para penerima manfaat kelompok 3B di lingkungan Pulau Buluh Batam, Kepri (30/7/2026). (ANTATA/Amandine Nadja)

Batam (ANTARA) - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengusulkan penambahan insentif bagi tim pendamping keluarga (TPK) yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kepala Perwakilan BKKBN Kepri Victor Palimbong mengatakan besaran insentif perlu disesuaikan dengan beban kerja serta biaya operasional yang dihadapi kader di wilayah kepulauan.

“Kalau standar biayanya Rp1.000 per ompreng, tentu kami ingin lebih. Saya pernah mengusulkan kepada Ibu Wamen, untuk daerah 3T idealnya minimal Rp2.000 di wilayah kepulauan seperti di Kepri,” katanya saat dikonfirmasi di Batam, Senin.

Menurutnya, karakteristik wilayah Kepri yang terdiri atas banyak pulau membuat distribusi MBG membutuhkan biaya dan tenaga lebih besar dibandingkan wilayah dengan akses darat yang lebih mudah.

Ia menilai evaluasi terhadap insentif kader penting dilakukan mengingat peran mereka tidak hanya sebatas pendataan, tetapi juga mendukung keberlangsungan program di tingkat keluarga.

Saat ini, BKKBN Kepri mencatat terdapat 1.116 TPK yang melibatkan 3.348 orang dalam pendampingan keluarga, dengan salah satu tugasnya adalah untuk pendistribusian MBG bagi kelompok penerima manfaat MBG kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Berdasarkan data Mei 2026, penerima manfaat MBG kelompok 3B di Kepri mencapai 74.550 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 5.247 ibu hamil, 13.302 ibu menyusui, dan 56.001 balita non-PAUD.

Victor mengatakan BKKBN Kepri secara rutin melakukan sinkronisasi dan verifikasi data penerima manfaat untuk memastikan sasaran program sesuai kondisi di lapangan.

“Data kami by name by address. Di TPK itu diverifikasi dan setiap bulan kami lakukan verifikasi. Memang kadang ada kendala karena data antara SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), BGN (Badan Gizi Nasional) dan TPK belum sama,” ujarnya.

Kaper BKKBN Kepri itu menambahkan, pelaksanaan MBG bagi kelompok 3B juga perlu memperhatikan kebutuhan gizi yang berbeda pada setiap kelompok sasaran.

Khusus balita, ia menjelaskan, tekstur dan komposisi makanan perlu disesuaikan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.

“Peran ahli gizi sangat penting karena untuk 3B ini sangat spesifik. Untuk tekstur saja sudah berbeda untuk yang dibutuhkan balita daripada untuk anak SD ke atas. Bukan hanya porsi yang disesuaikan namun gizi juga harus lebih disesuaikan,” katanya.

Ia mengatakan upaya tersebut dapat diperkuat melalui program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) dari BKKBN yang mendorong pemanfaatan pangan lokal untuk menyediakan makanan bergizi sekaligus memberdayakan masyarakat dan kader.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.