Golkar Karimun Dukung Pembatasan Peraga Kampanye

Kamis, 3 Oktober 2013 20:32 WIB

Karimun (Antara Kepri) - Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau mendukung peraturan KPU yang membatasi pemasangan alat peraga kampanye agar mendidik masyarakat lebih cerdas dalam memilih calon anggota legislatif pada Pemilu 2014.

"Pembatasan alat peraga kampanye mengandung pesan bahwa pemilih memiliki kebutuhan untuk selektif dalam memilih wakilnya di legislatif, tidak sekadar disuguhi gambar caleg yang dipampang di jalan-jalan tanpa mengetahui kualitasnya," kata Ketua DPD II Partai Golkar Karimun Raja Bakhtiar di Tanjung Balai Karimun, Kamis.

Raja Bakhtiar menyambut positif pembatasan peraga kampenye sebagaimana diatur dalam PKPU No15/2013 karena secara perlahan mengubah budaya berpolitik Indonesia yang selalu ramai dengan alat peraga kampanye setiap menggelar pesta demokrasi.

"Ini bentuk pencerdasan dan pencerahan kepada masyarakat. Mereka menjadi lebih proaktif dan berinisiatif untuk memilih caleg yang mampu mengemban aspirasi masyarakat," katanya.

Menurut dia, pembatasan alat peraga kampanye juga menuntut para caleg untuk gencar menyosialisasikan diri dengan turun langsung kepada masyarakat di daerah pemilihannya.

"Dengan turun langsung ke masyarakat, tentu akan terjadi interaksi politik antara kedua belah pihak sehingga pesan-pesan kampanye akan menjadi lebih efektif," ucapnya.

Pria yang juga Ketua DPRD Karimun itu mengemukakan, alat peraga kampanye memang dapat meningkatkan popularitas seorang caleg, tapi tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman yang makin canggih dan modern.

"Pemilih makin cerdas dan patut didorong agar menjadi lebih cerdas sehingga demokrasi di negara kita makin berkualitas," ucapnya.

Sosialisasi caleg dengan turun langsung ke masyarakat, menurut dia juga akan lebih mengedepankan pola pendekatan terhadap kebutuhan pemilih dalam menentukan pilihannya.

"Karena itu, pembatasan alat peraga kami pikir sudah tepat. Kami sendiri belum membuat alat peraga karena berpendapat pendekatan terhadap kebutuhan pemilih dengan turun langsung ke masyarakat lebih efektif," tuturnya.

Selain itu, kata dia caleg DPRD Provinsi Kepri itu, pembatasan alat peraga kampanye juga berdampak positif terhadap keindahan kota.

"Kami pikir ini sebuah perubahan yang harus dilakukan, terutama untuk pencerahan dan pencerdasan berpolitik, baik bagi pemilih maupun caleg," kata dia.

Secara terpisah, Bendahara Partai Hanura yang juga caleg DPRD Provinsi Kepri Zulfikar mengatakan hal yang sama.

"Selain mewujudkan keadilan dan menghemat biaya, pembatasan alat peraga kampanye juga menuntut caleg agar turun langsung kepada konstituennya," katanya.

Zulfikar mengaku tidak khawatir sulit bersosialisasi dengan pembatasan alat peraga kampanye karena sudah memiliki strategi berpolitik yang ia nilai lebih efektif.

"Pemilih tidak butuh baliho atau spanduk, tapi menginginkan untuk mengenal langsung pilihannya. Jadi, turun langsung lebih efektif dari sekadar memasang baliho," tambah Zulfikar yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi A DPRD Karimun.(Antara)