Wagub Minta Pemkot-BP Batam Hindari Konflik

Jumat, 11 Oktober 2013 18:32 WIB

Batam (Antara Kepri) - Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo meminta Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam menghindari konflik yang bisa merusak kondusifitas keamanan di kota industri.

"Ini momen bagi semua pihak, seluruh institusi sipil, seluruh elemen masyarakat untuk bersatu. BP Batam dan Pemkot Batam hubungannya agar lebih mesra," kata Wakil Gubernur saat menenangkan pengunjuk rasa di Kantor Pemerintah Kota Batam, Jumat.

Ia meminta semua pihak menghindari konflik bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan), melainkan saling bahu-membahu membangun Batam.

Jika kondisi keamanan baik, maka investor akan lebih nyaman menanamkan modalnya, sehingga perekonomian akan tumbuh. "Sekarang bukan saatnya berfikir ke belakang, melainkan saling bersatu untuk membangun," kata dia.

Usai berorasi, masih di depan pengunjuk rasa, Wakil Gubernur meminta warga untuk pulang dan menyudahi demonstrasi.

Sementara itu, Fraksi Demokrat DPRD Batam menyesalkan sikap Wakil Wali Kota Batam Rudi yang ikut dalam unjuk rasa warga Tanjung Uma menuntut pembatalan alokasi lahan yang dilakukan Badan Pengusahaan Batam.

"Kami kecewa, Wawako ikut loncat pagar BP," kata Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Batam Helmi Hemilton usai menerima pengunjuk rasa di Batam, Jumat.

Seharusnya, kata dia, sebagai pemerinah, Wakil Wali Kota Batam tidak melakukan itu pada sesama institusi. "BP kan pemerintah juga," kata dia.

Menurut dia, Wakil Wali Kota dari Partai Demokrat itu seharusnya menunjukan sikap santun dan elegan dan tidak berpihak pada satu suku tertentu.

"Batam ini bukan milik suku terentu. Batam harus dijaga bersama, jangan sampai investor pergi karena tidak ada jaminan keamanan," kata dia.

Atas sikap Wakil Wali Kota itu, ia pribadi akan menyurati Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat agar memberikan arahan. (Antara)

Editor: Rusdianto