Kebakaran hutan, pesawat yang ditumpangi Menhut gagal mendarat di Kalbar

Kamis, 3 September 2026 13:35 WIB

Gubernur Kalbar Ria Norsan (kemeja abu-abu) dan sejumlah kepala OPD menunggu kedatangan Menhut Raja Juli di VIP Bandara Supadio, Kabupaten Kubu Raya. Namun mendapat informasi pesawat gagal mendarat karena kabut asap yang masih tebal di sekitar bandara pada Kamis (3/9/2026). ANTARA/HO-Sucia Lucinda

Pontianak (ANTARA) - Pesawat yang membawa Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersama rombongan, gagal mendarat di Bandara Supadio Pontianak karena kabut asap tebal dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyelimuti wilayah Kalimantan Barat (Kalbar).

"Di tempat kita ini beliau batal datang karena kabut asap dan jarak pandang hanya bisa 100 meter saja. Sehingga pesawat tidak berani untuk landing," kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan di Pontianak, Kamis.

Kondisi jarak pandang yang hanya sekitar 100 meter membuat pesawat yang ditumpangi Menhut tidak berani mendarat dan kunjungannya ke Kalbar terpaksa ditunda.

Wagub Krisantus mengatakan, apabila kondisi cuaca dan jarak pandang membaik, Menhut Raja Juli Antoni diupayakan tetap hadir di Kalbar untuk melanjutkan agenda yang telah disiapkan, atau paling lambat dijadwalkan kembali pada hari berikutnya.

Dalam kunjungan ke Kalbar, Menhut dijadwalkan akan meninjau tiga lokasi yang terdampak karhutla, yakni kawasan Limbung, sekitar SMA Negeri 4, dan Rasau Jaya.

Setelah peninjauan lapangan, agenda dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan karhutla di Kalbar.

Krisantus mengatakan, pemerintah juga menyiapkan dukungan berupa bantuan peralatan untuk memperkuat penanganan kebakaran, termasuk pompa air dan berbagai perlengkapan lainnya dari Kementerian Kehutanan.

"Bantuan rencana pompa air, peralatan-peralatan yang akan dibantu dari Kementerian Kehutanan. Kemudian makanan dan minuman, obat-obatan, masker dan lain sebagainya," ujarnya.

Ia menambahkan, penanganan terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam karhutla bukan hal baru di Kalbar. Pada 2019, sejumlah perusahaan juga pernah ditindak, bahkan terdapat kasus yang berujung pada pencabutan izin.

"Sudah pernah. Tahun 2019 juga banyak yang sudah kita tindaklanjuti, sampai pencabutan izin," ujarnya menegaskan.

Pemerintah Provinsi Kalbar bersama pemerintah pusat dan unsur terkait pun terus memperkuat koordinasi untuk mengendalikan karhutla, terutama di tengah kondisi asap yang telah mengganggu aktivitas penerbangan dan menurunkan jarak pandang di sejumlah wilayah.

Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kabut asap bukan hanya berdampak terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat, tetapi juga mulai menghambat mobilitas serta agenda pemerintah dalam melakukan penanganan langsung di lapangan.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni mengatakan tren titik panas (hotspot) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah kembali meningkat setelah sebelumnya menurun, membuat kedua provinsi itu menjadi prioritas utama penanganan.

"Setelah kemarin semua 6 provinsi yang prioritas trennya turun, namun hari ini Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan kembali hotspot yang meningkat. Artinya, prioritas utama sekarang ini secara nasional tetap Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah," kata Menhut Raja Antoni dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Setelah meninjau karhutla di Jambi pada hari ini, Menhut Raja Antoni mengatakan dirinya dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto akan turun ke Pontianak untuk kembali memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Barat yang melibatkan Gubernur, Kapolda, dan Pangdam.

"Oleh karena itu, besok kami ke Pontianak untuk bertemu kembali dengan seluruh pemangku kepentingan, dengan Pak Gubernur, Kapolda, Pangdam, merapatkan barisan kembali, melakukan evaluasi sekaligus membuat rencana apa yang bisa kita lakukan untuk mitigasi," ujar Menhut.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk mendorong penurunan kembali angka hotspot maupun titik api (fire spot) yang telah diverifikasi.

Menhut Raja Antoni mengingatkan bahwa penanganan karhutla masih membutuhkan kewaspadaan bersama. Ia menyebut bahwa puncak El Nino pada September ini, sehingga perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak dalam pencegahan dan penanganan karhutla.

Berdasarkan data Sipongi milik Kementerian Kehutanan per 1 September 2026, hotspot di Kalimantan Barat dari sebelumnya 273 titik menjadi 859, Kalimantan Tengah dari 253 menjadi 623, Sumatera Selatan dari 20 menjadi 89, Kalimantan Selatan dari 22 menjadi 73, Riau tetap pada posisi 0, sementara Jambi dari 0 menjadi 4 titik hotspot.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menhut Raja Juli gagal mendarat di Kalbar karena asap karhutla

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.