
Pertamina proyeksikan penyaluran LPG dan solar di Kepri melebihi kuota

Tanjungpinang (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memproyeksikan penyaluran gas LPG 3 kilogram dan solar di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melebihi kuota, masing-masing sekitar 10 persen dan 15 persen.
“Kalau kita lihat prognosa sampai akhir tahun, untuk LPG 3 kilogram dan solar kemungkinan ada over kuota," kata Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fanda Chrismianto usai bertemu Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Jumat.
Menurut dia, kondisi tersebut tidak terlepas dari penetapan kuota nasional tahun berjalan yang berada sekitar enam persen atau lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya.
Karena itu, ia mengatakan Pertamina bersama pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan BPH Migas dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi guna mengusulkan penambahan kuota sesuai kebutuhan di lapangan.
"Kita terus berkoordinasi dengan regulator, termasuk BPH Migas dan Ditjen Migas untuk menyampaikan kondisi kebutuhan di Kepri dan mengusulkan penambahan kuota," ujar Fanda.
Selain kuota, kata dia, Pertamina juga membahas penyesuaian aturan pembelian BBM berdasarkan kebijakan dan surat edaran BPH Migas. Penyesuaian aturan itu diperlukan agar pengawasan distribusi lebih efektif, terutama dalam mencegah potensi penyalahgunaan dan pelangsiran BBM.
Di sisi lain, lanjutnya, pengawasan LPG 3 kilogram terus diperkuat supaya LPG bersubsidi benar-benar digunakan oleh masyarakat yang berhak.
"Kita turun ke lapangan, termasuk melakukan sidak ke usaha-usaha besar seperti restoran dan laundry agar LPG 3 kilogram ini benar-benar tepat sasaran," katanya menegaskan.
Sementara itu, Gubernur Ansar mengapresiasi kontribusi Pertamina dalam menjaga ketersediaan energi di wilayah Kepri.
Menurut Ansar, kondisi geografis Kepri sebagai daerah kepulauan membuat kebutuhan dan pola distribusi BBM maupun LPG memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan wilayah daratan.
"Kepri ini daerah kepulauan. Jadi memang ada kondisi-kondisi khusus yang harus kita perhatikan, terutama kebutuhan nelayan, transportasi umum dan masyarakat yang berada di pulau-pulau terluar," kata Ansar.
Gubernur berharap adanya diskresi dan keluwesan dalam penerapan aturan sehingga kebijakan pengawasan tetap berjalan tanpa menghambat masyarakat yang memang membutuhkan BBM dan LPG.
Ia memastikan Pemprov Kepri terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina dan pemerintah pusat untuk mencari solusi atas kebutuhan kuota energi di daerah.
"Yang kita inginkan bagaimana distribusi ini tetap tertib dan tepat sasaran, tetapi di sisi lain kebutuhan masyarakat Kepri, terutama yang berada di wilayah kepulauan dapat terpenuhi," ujar Ansar.
Pewarta : OGN
Editor:
Ogen
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
