
Pemkot Tanjungpinang ingatkan investor batas akhir LKPM 15 Oktober 2026

Tanjungpinang, Kepri (ANTARA) - Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengingatkan para investor bahwa batas akhir penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan III adalah 15 Oktober 2026.
"Kami terus melakukan pemantauan sekaligus memberikan asistensi kepada pelaku usaha agar penyampaian LKPM dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan kondisi kegiatan usaha," kata Kepala DPMPTSP Kota Tanjungpinang Adi Firmansyah di Tanjungpinang, Selasa.
Adi menyebut pemantauan LKPM periode triwulan III 2026 guna memastikan kepatuhan pelaku usaha sekaligus memperoleh data realisasi investasi yang akurat dan sesuai kondisi kegiatan usaha di lapangan.
Pada pemantauan periode Juli hingga September 2026, kata dia, DPMPTSP memprioritaskan pelaku usaha skala menengah dan besar yang dinilai memiliki kontribusi terhadap capaian realisasi investasi di Tanjungpinang.
"Pemantauan LKPM tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tapi juga bagian penting dalam memastikan perkembangan kegiatan investasi dapat terdata dengan baik," ujarnya.
Adi menjelaskan penyampaian LKPM merupakan kewajiban pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Maka itu, DPMPTSP mendorong pelaku usaha untuk memastikan laporan yang disampaikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) lengkap, benar dan sesuai dengan realisasi kegiatan usaha.
Baca juga: BPS Kepri ingatkan tren inflasi jelang akhir tahun
Selain memastikan kepatuhan pelaporan, lanjutnya, pemantauan juga menjadi bagian dari upaya DPMPTSP mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam proses penyampaian LKPM.
"Pendekatan yang kami lakukan adalah memberikan pendampingan terlebih dahulu, terutama apabila pelaku usaha mengalami kendala teknis maupun dalam memahami proses pengisian LKPM," ungkapnya.
Lanjut Adi menyebutkan data yang disampaikan pelaku usaha melalui LKPM menjadi salah satu sumber penting dalam melihat perkembangan kegiatan investasi di daerah. Karena itu, ketepatan waktu dan kesesuaian data yang dilaporkan pelaku usaha diperlukan agar gambaran realisasi investasi daerah dapat tersaji secara akurat.
Pihaknya berharap peningkatan kepatuhan pelaporan LKPM dapat berjalan seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan dan pendampingan kepada pelaku usaha. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target realisasi investasi Tanjungpinang 2026.
Adi turut menambahkan bagi pelaku usaha yang masih mengalami kendala dalam pengisian maupun penyampaian LKPM secara daring, DPMPTSP Tanjungpinang menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan melalui Klinik LKPM, baik secara tatap muka maupun virtual pada hari kerja.
"Pelaku usaha dapat memanfaatkan layanan ini untuk memperoleh informasi dan asistensi terkait proses penyampaian LKPM melalui sistem OSS," demikian Adi.
Baca juga: Disnaker Batam bekali murid di 10 SMK masuk dunia kerja
Pewarta : Ogen
Editor:
Nadilla
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
