Tanjungpinang (Antara Kepri) - Fraksi Pembangunan Nasional DPRD Tanjungpinang, Kepulauan Riau, mendukung 11 partai politik peserta Pemilu 2014 yang mendirikan Forum Komunikasi Lintas Partai Politik (FKLPP) guna lebih menjalin keharmonisan parpol maupun politkus di daerah setempat.
"Kami sangat mendukung terbentuknya FKLPP merupakan wujud pemersatu antarpartai politik di Tanjungpinang," kata Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan Nasional (PPN ) DPRD Tanjungpinang, Dewa Bahagia di Tanjungpinang, Rabu.
Dewa juga membantah FKLPP sebagai bentuk ketidakpercayaan parpol terhadap kader yang duduk di DPRD Tanjungpinang.
"Kami yang duduk di DPRD Tanjungpinang merupakan perwakilan partai dan harus tunduk serta patuh atas keputusan partai. FKLPP tidak akan tumpang tindih dengan DPRD ketika yang dikedepankan fungsi kontrol terhadap pemerintah, hal ini sangat membantu anggota DPRD dalam mengawasi pemerintah dengan memberi rekomendasi kepada kami," kata Dewa yang merupakan anggota DPRD Tanjungpinang dari PPP.
Menurut dia, FKLPP dapat lebih menyatukan pandangan para anggota DPRD Tanjungpinang ketika ada persoalan-persoalan yang dibahas melalui lobi-lobi antar fraksi di DPRD.
"Misalnya kami di DPRD ada yang tidak sepaham, maka FKLPP dapat memberikan pandangan kepada kami sehingga terbentuk kekuatan besar di DPRD," ujarnya.
PDI Perjuangan sebagai partai penguasa di Tanjungpinang dengan menempatkan kadernya sebagai Ketua DPRD dan Wali Kota Tanjungpinang tidak ikut bergabung dalam FKLPP tersebut.
Saat ini, kekuatan FKLPP di DPRD menjadi perhitungan semua pihak termasuk PDI Perjuangan, karena jumlah kader 10 dari 11 partai itu sebanyak 21 orang dari 25 kursi DPRD Tanjungpinang.
Sementara itu, Koordinator FKLPP yang juga Ketua DPC PPP Tanjungpinang, Syaiful mengatakan kehadiran FKLPP selain bisa menjalin komunikasi yang baik antarparpol, juga bisa menjadi kekuatan besar di DPRD Tanjungpinang untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan.
"Yang jelas kami tentu memberikan masukan kepada kader-kader partai yang duduk di DPRD sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah, tentu kami tidak bisa secara langsung mempengaruhi kebijakan DPRD sebagai lembaga," kata Syaiful.(Antara)
Editor: Dedi
Berita Terkait
Cinta Laura jadi duta komunikasi 10th World Water Forum
Kamis, 28 Maret 2024 6:05 Wib
Ganjar pilih berada di luar pemerintahan
Selasa, 26 Maret 2024 14:30 Wib
KPK periksa Sahroni soal dugaan aliran uang dari SYL ke partai NasDem
Senin, 25 Maret 2024 11:37 Wib
Bahlil bercanda kepada Sandiaga Uno soal PPP tidak lolos ke DPR
Jumat, 22 Maret 2024 16:40 Wib
Partai NasDem tak tutup kemungkinan bergabung dengan Prabowo
Jumat, 22 Maret 2024 16:03 Wib
Ahmad Sahroni: KPK sarankan NasDem untuk kembalikan uang Rp40 juta dari SYL
Jumat, 22 Maret 2024 15:10 Wib
Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN akan dibuka mulai besok
Jumat, 22 Maret 2024 11:33 Wib
Warga Rempang sambut gembira pembangunan rumah di Tanjung Banon
Jumat, 22 Maret 2024 10:54 Wib
Komentar