BPMPD Karimun Bentuk Tim Pemantau Kelancaran Pemilu

Jumat, 7 Februari 2014 11:06 WIB

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Hurnaini (antarakepri.com/Rusdianto)

Karimun (Antara Kepri) - Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, membentuk Tim Pemantau Kelancaran dan Perkembangan Politik menjelang Pemilihan Umum 9 April 2014.

"Rancangan tim pemantau itu sudah disusun dan menunggu pengesahan dari Bupati Karimun," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMPD dan Kesbang) Karimun Hurnaini di Kompleks Perkantoran Pemkab Karimun, Tanjung Balai Karimun, Jumat.

Hurnaini mengatakan, tim tersebut dibentuk guna mendukung tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum supaya pelaksanaan Pemilu 2014 berjalan lancar.

Pembentukan tim tersebut, kata dia, merupakan implementasi dari Undang-Undang No 15 tahun 2011 tentang Pemilihan Umum, bahwa pemerintah daerah berkewajiban mendukung dan memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu.

"Kami selaku Kepala BPMPD diusulkan sebagai ketua pelaksana harian. Sedangkan bupati, seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekda dan Asisten Tata Pemerintahan sebagai pengarah," katanya.

Sementara itu, perwakilan dari beberapa instansi dan dinas terkait, termasuk pada camat, lurah dan kepala desa juga dilibatkan dalam tim tersebut.

"Nanti, kami akan mendirikan posko sebagai pusat pelaporan dan akses data mengenai Pemilu, terutama terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara," ucapnya.

Ia menuturkan, keberadaan tim dan posko bersifat internal sebagai bentuk dukungan demi suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi.

Data yang dihimpun, menurut dia, hanya untuk internal pemerintahan, bukan untuk konsumsi publik.

"Data dan informasi yang bisa diakses publik berada pada KPU atau Panwaslu sebagai penyelenggaran Pemilu. Sedangkan data yang kami himpun hanya implementasi dari tugas pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu," ucapnya.

Tim pemantau tersebut, kata dia lagi, mulai bertugas begitu Bupati menerbitkan surat keputusan (SK) pengesahan.

Mengenai peranan pemerintah daerah dalam menyosialisasikan Pemilu, Hurnaini mengatakan, pihaknya telah menggelar sosialisasi kepada pemilih pemula pada 2013.

"Sosialisasi Pemilu baru satu kali, yaitu pada pemilih pemula pada 2013. Sedangkan tahun ini tidak ada karena tugas-tugas sosialisasi itu telah dilaksanakan KPU dengan membentuk Relawan Demokrasi," tuturnya.

Hanya saja, ia mengimbau segenap perangkat pemerintahan, termasuk di tingkat kelurahan/desa hingga RT dan RW berperan aktif menyosialiasikan Pemilu.

"Sosialisasi Pemilu merupakan tanggung jawab kita bersama. Semua pihak kami harapkan berperan aktif mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu," kata Hurnaini. (Antara)

Editor: Jo Seng Bie