Nelayan Ingin Jadikan Natuna Percontohan Pemberdayaan Perbatasan

Kamis, 19 Juni 2014 20:17 WIB

Batam (Antara Kepri) - Himpunan Nelayan Bela Negara Nur Bahari ingin menjadikan perairan Natuna sebagai percontohan pemberdayaan nelayan perbatasan yang juga bertugas membantu pengamanan perairan Indonesia dari segala jenis kejahatan.

"Banyaknya kasus pencurian ikan di perairan Natuna karena laut yang masuk wilayah Indonesia tersebut dibiarkan kosong. Akhirnya nelayan-nelayan asing yang memanfaatkannya," kata Ketua Himpunan Nelayan Bela Negara Nur Bahari Rodhial Huda di Batam, Kamis.

Ia mengatakan pemerintah juga tidak membekali nelayan di Natuna dan daerah-daerah lain di Indonesia mengenai pengetahuan hukum laut dan batas-batas perairan.

"Sering kali nelayan Indonesia ditangkap oleh patroli negara lain. Hal tersebut karena kurangnya pengertian tentang hukum laut dan batas-batas perairan. Jika pemerintah memberikan pemahaman, hal tersebut tidak harus terjadi," kata dia.

Ia mengatakan, selama ini yang dilakukan pemerintah dengan penempatan kapal-kapal patroli tidak membuahkan hasil karena kapal asing yang beroperasi di Indonesia dalam setahun mencapai 500 unit dengan kemampuan mengangkat ikan hingga 20 ribu ton senilai 80 juta dolar AS.

Sementara nelayan Indonesia hanya sedikit itupun dengan kapal-kapal dengan kemampuan jelajah rendah.

"Jadi tidak mungkin pencurian ikan bisa diberantas jika hanya mengandalkan kapal-kapal patroli. TNI AL atau aparat penjaga perairan lain perlu bekerjasama dengan nelayan untuk mengamankan dan memanfaatkan perairan sendiri," kata dia.

Ia mengatakan pada 2015 sudah disiapkan 150 kapal dengan masing-masing diawaki 15 orang untuk meunjang kegiatan melaut para nelayan Indonesia untuk menjadikan Natuna percontohan pengamanan perairan berbasis pemberdayaan nelayan.

"Natuna adalah pintu gerbang utama Indonesia wilayah utara. Jika perairan Natuna aman, maka wilayah lain juga pasti aman. Jika program percontohan di Natuna berhasil, akan diteruskan pada daerah lain," kata Rodhial.

Rodhial juga mengatakan bekerja sama dengan banyak pihak untuk memberikan pendidikan pada nelayan tentang hukum laut. Agar mereka bisa mengerti apa yang harus dilakukan saat berada ditengah perairan.

"Pada 2015 Politeknik Maritim Natuna akan berdiri. Dengan lembaga tersebut kami akan mendidik para pemuda agar mengetahui hukum laut dan pemanfaatan perairan. Sehingga kekayaan alam Indonesia bisa dinikmati dan mensejahterakan masyarakat," kata dia.

Ia berharap, pemerintah benar-benar menempatkan pembangunan pada sektor maritim untuk mengamankan kekayaan alam dilaut.

"Seharusnya strategi pembangunan Indonesia sesuai dengan Deklarasi Djoeanda 13 Desember 1957 yang menggunakan prinsip-prinsip kepulauan nusantara, yang telah mendorong Konvensi Hukum Laut PP (UNCLOS) 1982 mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan," kata dia.(Antara)