Pelaku Industri Pelayaran Batam Sulit Transaksi Rupiah

Senin, 30 Juni 2014 12:20 WIB

Batam (Antara Kepri) - Pelaku industri pelayaran menilai sulit menerapkan kewajiban penggunaan rupiah seperti ketentuan pemerintah melalui UU No.7/2011 dalam setiap kegiatan di Pelabuhan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam.

"Model transaksi dalam rantai logistik di Batam mulai dari pelabuhan hingga perusahaan manufaktur saja selama ini masih menggunakan mata uang dolar Amerika (AS) atau dolar Singapura (Sing Dolar)," kata Ketua Indonesian National Shipowner's Association (INSA) Batam, Zulkifli Ali di Batam, Senin.

Ia mengatakan, pemberlakukan transaski dengan mata uang asing tersebut karena penyesuaian tarif dari rantai pertama logistik kapal yang menggunakkan dolar.

"Penggunaan rupiah dinilai tidak akan cukup nyaman bagi pelaku usaha di Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam," kata dia.

Zulkifli berharap, Menteri Koordinator Perekonomian meninjau dulu ke Batam untuk mengetahui kondisi sebenarnya sehingga sulit diterapkan transaksi dengan rupiah.

"Kewajiban tersebut patut dipersoalkan karena bila dipaksakan akan memberatkan kalangan pengusaha pelayaran, khususnya di Batam. Pengusaha pelayaran akan menghadapi lonjakan biaya karena nilai atau harga jasa yang dikenakan operator pelabuhan akan berubah mengikuti kurs dolar," ucapnya.

Dengan penggunaan mata uang asing, INSA menilai tarif pelabuhan di Batam lebih murah dibanding daerah lain.

Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho mengatakan, tidak mempersoalkan kebijakan yang mewajibkan seluruh transaksi dalam kawasan Batam termasuk pelabuhan harus dalam bentuk rupiah.

Apalagi, kata dia, kewajiban itu dinilainya tidak akan mempengaruhi harga barang atau nilai transaksi hingga pendapatan pelabuhan.

"Selama ini transaksi di pelabuhan memang menggunakkan dolar. Tidak masalah, meski pakai kurs dolar karena juga dibayarkan dengan menggunakan rupiah, kapal bisa melalui agennya untuk mengkonversikan," katanya.

Pengamat kepelabuhanan Muhammad Ihsan menilai, kewajiban penggunaan rupiah tidak akan menjadi masalah karena dalam transaksinya harus bisa terkonversikan ke rupiah.

"Namun pemerintah jangan terlalu kaku dalam penerapannya. Bank Indonesia juga harus mensosialisasikannya dengan baik dan gencar," ujarnya. (Antara)

Editor: Rusdianto