Debat Kandidat Pilkada Singgung Kasus Satpol PP

Batam (Antara Kepri) - Debat kandidat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Batam Kepulauan Riau menyinggung kasus penerimaan 825 orang tenaga honorer di Satuan Polisi Pamong Praja lingkungan Pemerintah Kota Batam yang anggaran honornya tidak dialokasikan dalam APBD Batam.

Calon Wakil Wali Kota Batam nomor urut 2, Sulistiana, mengajukan pertanyaan itu kepada pasangan calon nomor urut 1, dalam sesi tanya jawab Debat Kandidat Pilkada Batam, Jumat.

"Tadi disebutkan tentang Tata Kelola Pemerintahan yang bersih. Soal penerimaan Satpol PP, bagaimana menurut saudara," kata Sulistiana.

Calon Wali Kota Petahana nomor urut 1, Muhammad Rudi menjelaskan, bahwa penerimaan pegawai sudah melalui kajian, dan itu ditentukan oleh SKPD.

Pria yang masih menjabat sebagai wakil wali kota itu mengatakan tidak tahu adanya penerimaan tenaga Satpol PP.

"Wali Kota saja tidak tahu, apalagi saya, tidak tahu," kata Rudi.

Namun, kata dia melanjutkan, bukan berarti pemerintah tidak akan bertanggung jawab. "Akan kami tindak nantinya," kata Rudi kemudian.

Dalam sesi tanya jawab itu, calon wali kota nomor urut 1, Muhammad Rudi menanyakan rencana pemberian dana pembangunan Rp100 juta per RT tiap tahun.

Menurut dia, dana itu sangat besar, karena terdapat 3.800 RT di Batam. Artinya dibutuhkan anggaran Rp380 miliar untuk RT tiap tahunnya. Dan itu tidak sedikit

Ria menjawab, sebaliknya, anggaran Rp380 miliar relatif sedikit dibandingkan total APBD Batam yang Rp2,3 triliun.

"Apalagi mana kala bisa memodernisasi pajak daerah dengan sistem dalam jaringan," kata dia.

Dengan sistem "on line" maka PAD bisa meningkat empat kali lipat, dan cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan, termasuk pembangunan Rp100 juta tiap RT.

SHS

Pada kesempatan selanjutnya dalam sesi ke lima, calon wakil wali kota nomor urut 1, Amsakar Achmad menanyakan soal konsep modern yang diusung pasangan nomor urut 2 dan bagaimana cara menerapkannya untuk membangun Batam.

Menurut Amsakar, misi pembangunan modernitas yang diusung Ria-Sulistiana bukanlah wewenang Pemkot Batam. Dan ia pun mempertanyakan pengetahuan pasangan nomor urut 2 terkait tugas dan wewenang Pemkot.

Ria menjawab, modernitas yang akan diterapkan di Batam antara lain memajukan sarana transportasi publik dengan membangun pelabuhan yang representatif.

Ia mengatakan memahami bahwa urusan kelautan adalah wewenang pemerintah provinsi. Namun pemkot yang lebih tahu kondisi dan kebutuhan daerah, sehingga harus memiliki rencana untuk membangun daerahnya.

"Rencana pemkot yang tahu, bagaimana pengerjaannya bisa menggandeng provinsi, pemerintah pusat. Walaupun bukan wewenang pemkot, namun gagasan, cita-cita perlu berpikir melompat ke depan," katanya menjawab

Dan pada kesempatan tanya jawab terakhir, Ria menanyakan rencana pasangan nomor urut 2 untuk memasang listrik tenaga surya di pulau.

"Tadi disampaikan akan membangun Solar Home System. Bagaimana cara menyiasati kekurangan durability solar cell. Karena SHS ada kekurangan," tanya Ria.

Amsakar menjawab, sebenarnya yang dibutuhkan pulau lebih dari SHS. Melainkan interkoneksi listrik.

"Ternyata interkoneksi tidak mudah dan tidak murah. Tidak ada pilihan lain," kata dia.

Listrik SHS untuk pulau hanya sementara, karena keterbatasan baterai yang hanya bisa bertahan dua tahun, kata Amsakar. (Antara)

Editor: Rusdianto