Gubernur: CSR Belum Bersinergi dengan Program Pemerintah

Kamis, 3 Desember 2015 22:36 WIB

Kami mengidentifikasi ada ketidakpaduan antara program-program yang dijalankan Coorporate Sosial Responsibility (CSR) beberapa perusahaan di Kepri dengan program pemeritah kota, kabupaten dan provinsi

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Program yang bersumber dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsbility) belum bersinergi dengan program pemerintah daerah, kata Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana.

"Kami mengidentifikasi ada ketidakpaduan antara program-program yang dijalankan Coorporate Sosial Responsibility (CSR) beberapa perusahaan di Kepri dengan program pemeritah kota, kabupaten dan provinsi," ujarnya setelah memimpin rapat membahas persoalan CSR di Gedung Daerah Tanjungpinang, Rabu.

Dia mengatakan dana SCR di Natuna dan Kepulauan Anambas bersumber dari kontraktor yang bekerja sama dengan SKK Migas di Kepri seperti Conoco Philips, Primier Oil dan Star Energi.

Perusahaan pertambangan migas itu telah melakukan berbagai kegiatan sosial seperti pembangunan infrastuktur pelayanan kesehatan atau rumah sakit, pengaspalan jalan atau gang, dan observasi penyu.

"Dari laporan yang saya terima dari laporan perusahaan-perusahaan yang berada di Natuna, Anambas tersebut, telah banyak program-program yang telah dilakukan perusahaan tersebut sebagai pemanfaatan dana CSR dalam pembangunan di daerah," ujarnya.

Namun program tersebut belum berjalan efektif, karena belum bersinergi dengan program yang dibuat pemerintah daerah dan pusat. Seharusnya, pemerintah pusat dan daerah bersinergi dengan peruhasaan-perusahaan tersebut sehingga pemanfaatan dari CSR lebih efektif dan optimal untuk masyarakat.

Karena itu, menurut dia program CSR tersebut belum bisa meningkatkan kemandirian masyarakatnya. Selain itu, ketidakpaduan program CSR dengan programpemerintah juga menjadi penyebab terjadinya tumpang tindih dalam pembangunan di daerah tersebut.

Kondisi ini menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran.

Ketidakpaduan tersebut terjadi karena komunikasi antara pemerintah dengan pihak yang perusahaan yang mengulurkan dana CSR tidak berjalan secara maksimal.

"Komunikasi itu penting agar bisa bersinergi dalam membuat program yang bermanfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Permasalahan itu dibahas dalam rapat membahas CSR dengan pihak perusahaan pertambangan migas di Natuna dan Anambas.

"Dalam rapat tadi terdapat beberapa hal yang saya tekankan yakni program-program yang dilakukan CSR tersebut harus bersinergi dengan program pemerintah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya," katanya.

Agung mengatakan Pemprov Kepri akan mengadakan deklarasi dengan menghadirkan semua perusahaan yang ada di Kepri untuk bersama-sama bersinergi dalam menggunakan dana CSR yang ada agar mampu memaksimalkan dan mengefektifkan pembangaunan yang ada demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

"Mudah-mudahan Januari 2016 kami akan adakan deklarasi dengan semua perusahaan, agar menandatangani perjanjian kerja sama dalam mensinergikan penggunaan dana CSR lebih selektif lagi," ujarnya. (Antara)

Editor: Rusdianto

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.