BI: Ekonomi Kepri 2016 Tumbuh 6,5-7,0 Persen

Senin, 28 Desember 2015 20:10 WIB

Luasnya cakupan tantangan global yang dihadapi tidak serta merta meredupkan harapan perekonomian ke depan, terdapat sejumlah faktor yang mendorong optimisme dan mantap menatap 2016

Batam (Antara Kepri) - Bank Indonesia (BI) memperkirakan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada 2016 akan menguat dengan pertumbuhan sekitar 6,5 hingga 7,0 persen, sejalan dengan optimisme terhadap perekonomian nasional.

"Luasnya cakupan tantangan global yang dihadapi tidak serta merta meredupkan harapan perekonomian ke depan, terdapat sejumlah faktor yang mendorong optimisme dan mantap menatap 2016," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Kepulauan Riau (Kepri), Gusti Raizal Eka Putra di Batam, Senin.

Menurut dia, perekonomian Kepri 2016 diperkirakan masih akan ditopang oleh investasi dan konsumsi. Sedangkan dari sektor ekspor, diharapkan terjaga stabil, jika pun belum dapat menguat.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan ditopang perbaikan kinerja sektor industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi, sejalan dengan perkiraan membaiknya kondisi ekonomi global, peningkatan daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat, serta pembangunan sejumlah proyek infrastruktur utama oleh pemerintah dan swasta pada 2016.

Sementara dari faktor eksternal, penguatan ekonomi global akan berdampak positif kepada perekonomian Kepri.

"Diharapkan dapat memperbaiki tingkat permintaan ekspor serta kegiatan investasi asing pada 2016," kata dia.

Ekonomi global diperkirakan menguat, ditopang oleh perbaikan ekonomi negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, negara-negara di Eropa dan Jepang.

"Hasil 'cinsencus forecast' dari sejumlah negara masih optimis memproyeksikan penguatan ekonomi global dari 3,1 persen pada 2015 menjadi 3,5 persen pada 2016," kata Gusti.

Selain memperkirakan penguatan ekonomi Kepri, BI juga memprakirakan inflasi Kepri sekira empat persen, plus minus satu persen.

Inflasi di Kepri diharapkan dapat terkendali, apalagi BI dan Tim Pengendali Inflasi Daerah telah membentuk "road map" pengendalian inflasi yang disusun untuk periode 2014-2024.

"'Roadmap' pengendalian inflasi diharapkan dapat menjadi acuan abagi TPID baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam menyusun program dan kegiatan TPID secara lebih terencana, terarah, konsisten dan berkesinambungan," kata dia. (Antara)

Editor: Rusdianto