Gubernur Kepri: Permasalahan Batam Rumit

Selasa, 15 Maret 2016 21:52 WIB

Kondisi saat Habibie (1978) memimpin Otorita Batam (sekarang Badan Pengusahaan Batam) itu berbeda dengan sekarang. Kalau dahulu kaki orang dipijak masih diam, tapi sekarang berbeda, tidak dipijak pun orang ribut

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Permasalahan di Kota Batam saat ini cukup rumit, tidak seperti saat BJ Habibie memimpin Otorita Batam, kata Gubernur Kepulauan Riau HM Sani.

"Kondisi saat Habibie (1978) memimpin Otorita Batam (sekarang Badan Pengusahaan Batam) itu berbeda dengan sekarang. Kalau dahulu kaki orang dipijak masih diam, tapi sekarang berbeda, tidak dipijak pun orang ribut," kata Sani saat pidato pelantikan Muhammad Rudi-Amsakar Ahmad sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin.

Dia menjelaskan masyarakat semakin cerdas dalam mengawasi kinerja pemerintahan. Masyarakat juga semakin kritis terhadap pemerintahan sehingga pemerintah daerah, termasuk Badan Pengusahaan Batam harus berhati-hati dan bijak dalam mengambil keputusan.

"Ada yang bertanya kenapa saat saya menjabat sebagai Ketua Dewan Kawasan FTZ tidak bisa berbuat banyak. Ini soal regulasi, saya tidak mungkin melanggar hukum dalam mengambil kebijakan," ujarnya.

Terkait permasalahan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ) Batam, Sani menegaskan mengikuti perintah Presiden, dengan melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 8/2016.

Keinginan pemerintah pusat sekarang ingin membangun kembali kejayaan Badan Pengusahaan Batam seperti saat bernama Otorita Batam.

Namun dalam beberapa kali rapat dengan pemerintah pusat, Sani selalu berpesan agar permasalahan Batam diselesaikan secara bijaksana.

Penyelesaian perekonomian di Batam juga harus memperhatikan permasalahan sosial seperti rumah liar, kampung tua, pendatang yang banyak dan tidak terkendali serta permasalahan tanah.

"Saya ingatkan, apapun kebijakan yang dibuat jangan sampai menyusahkan masyarakat," katanya.

Sani juga mengingatkan pemerintah pusat tidak hanya fokus dalam menyelesaikan FTZ di Batam, melainkan juga FTZ di Tanjungpinang, Bintan dan Karimun. Selain itu, pemerintah pusat juga harus mendukung pembangunan Natuna, Kepulauan Anambas dan Lingga.

"Keinginan saya, keinginan masyarakat Kepri, bagaimana kebijakan pemerintah pusat itu untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya. (Antara)

Editor: Rusdianto

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.