Bappeda Kepri Bantah Hambat Pembangunan Asrama Mahasiswa

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau membantah tudingan telah menghambat rencana pembangunan asrama mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

"Kami tidak berhak menghambat pembangunan asrama mahasiswa UMRAH. Kami tidak memiliki kapasitas untuk menghambatnya," kata Kepala Bappeda Kepri Naharudin, di Tanjungpinang, Jumat.

Dia menegaskan Bappeda Kepri tidak memiliki kewenangan untuk memberi rekomendasi pembangunan asrama mahasiswa UMRAH di Pulau Dompak. Pelaksana Tugas Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang memiliki hak mengeluarkan izin untuk membangun asrama mahasiswa tersebut.

Penyediaan dan penggunaan lahan untuk pembangunan asrama mahasiswa harus mendapat persetujuan gubernur. Namun biasanya, gubernur menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Biro Perlengkapan, Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Bappeda Kepri.

Hasil rapat itu yang menjadi panduan gubernur, apakah mengeluarkan izin atau tidak.

"Jadi tidak benar kalau saya menghambat pembangunan asrama mahasiswa. Saya ini hanya staf biasa," ujarnya.

Dia menjelaskan Pulau Dompak tidak sama seperti pulau-pulau lainnya di Kepri. Pulau Dompak sudah ditetapkan sebagai pusat Pemerintahan Kepri.

Pulau itu memiliki "master plan", sebagai pusat pemerintahan.

"Apakah Pulau Dompak dibenarkan untuk membangun asrama mahasiswa atau tidak, tergantung hasil rapat koordinasi antarinstansi terkait, yang tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.

Sebelumnya, Rektor UMRAH Tanjungpinang Prof Syafsir Akhlus mengatakan rencana pembangunan asrama mahasiswa di kampus itu terancam gagal lantaran belum mendapat rekomendasi dari Bappeda Kepri.

"UMRAH terancam gagal membangun asrama. Karena hingga saat ini, kami belum mendapat rekomendasi dari Bappeda Kepri," katanya.

Kementerian Perumahan Rakyat sebagai pelaksana membangun asrama tersebut memberi waktu yang terbatas.

"Sejak September 2015 kami sudah menyampaikan rencana ini kepada Pemprov Kepri," ujarnya.(Antara)