Dewan Pertanahan Nasional Kaji Masalah Batam

Rabu, 3 Agustus 2016 17:59 WIB

Seperti ketika pengusaha sudah memegang hak pengelolaan lahan, kemudian membangun pagar. Tapi ternyata pagar tersebut masuk ke wilayah kampung tua

Batam (Antara Kepri) - Dewan Pertanahan Nasional melakukan kajian persoalan di Kota Batam Kepulauan Riau untuk dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

Ketua Tim Sekretariat Jenderal Wantannas, Khoirul Arifin dalam kunjungannya di Batam, Selasa mengatakan timnya mengumpulkan masukan dari pemerintah daerah, termasuk kepala-kepala dinas yang ada di Batam.

Khoirul menyatakan setelah mendapatkan penjelasan dari pejabat Pemkot Batam, kendala utama di Batam terkait dengan lahan.

"Ini sebagai masukan yang akan kita sampaikan ke Presiden. Nanti kita diskusi dulu dengan tim lalu buat kesimpulan dan catatan (resume) untuk pimpinan," kata Khoirul.

Kapolres Barelang, Kombes Helmy Santika menyatakan masalah lahan di Batam, mulai dari persoalan administrasi hingga sengketa yang berpotensi konflik di tengah masyarakat.

Persoalan lahan, di antaranya terkait dengan Kawasan Kampung Tua, yang kerap bersinggungan dengan pengusaha, karena sudah dialokasikan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Batam sebagai pemegang hak alokasi lahan.

"Seperti ketika pengusaha sudah memegang hak pengelolaan lahan, kemudian membangun pagar. Tapi ternyata pagar tersebut masuk ke wilayah kampung tua," katanya.

Menurut dia, seharusnya negara memberikan kepastian hukum bagi investor dan warganya demi menghindari konflik.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi berharap Wantanas menyampaikan persoalan lahan ke Presden Joko Widodo agar mendapatkan solusi yang menguntungkan banyak pihak.

Ia mengatakan akibat masalah lahan, Pemkot kesulitan membangun Rusun sebagai lokasi alternatif bagi masyarakat yang digusur karena tinggal di lahan yang sudah dialokasikan untuk swasta.

"Kalau hanya digusur begitu saja mereka akan bikin rumah liar yang baru. Kalau sudah digusur, dia sudah tidak punya uang, artinya akan terjadilah kriminal. Maka saya minta betul, bantu kami agar lahan yang akan kami bangun untuk rusun ini, ini adalah prioritas nomor satu," kata dia.

Selain itu, Pemkot juga membutuhkan kepastian lahan untuk membangun ruang kelas baru dan sekolah, karena Batam masih kekurangan fasilitas pendidikan.

"Tentang pendidikan, ribut terus tiap tahun karena kami tidak mampu menyiapkan sekolah untuk anak-anak yang ada di Kota Batam, baik yang mampu maupun tidak mampu," kata Wali Kota. (Antara)

Editor: Rusdianto