Awe Harapkan DPR Dukung Infrastruktur Hilirisasi

Jumat, 12 Agustus 2016 15:56 WIB

Kebutuhan Lingga itu 12.000 ton per tahun, sisanya bisa menutupi kebutuhan daerah lain. Namun untuk pemasaran keluar daerah, infrastruktur pelabuhan bongkar muat kami tidak memadai

Lingga (Antara Kepri) - Bupati Lingga Alias Wello mengharapkan dukungan Komisi VI DPR RI, terkait rencana pemerintah Kabupaten Lingga membangun infrastruktur hilirisasi pemasaran hasil pertanian pangan daerah tersebut.

"Pencetakan sawah oleh TNI tahap awal melalui APBN sudah mulai berjalan 100 Ha. Di Sungai Besar juga sudah 100 Ha. Jika rencana pusat mengakomodir 3.000 Ha terealisasi tahun 2017, tentu Lingga akan surplus beras," kata dia, dalam agenda Reses anggota Komisi VI DPR RI, Nyat Kadir, di Lingga, awal pekan ini.

Dengan luas lahan sawah 3,000 Hektar lebih tersebut, Alias Wello memperkirakan, jumlah beras yang mampu dihasilkan Lingga bisa mencapai puluhan ribu ton per tahun.

"Kebutuhan Lingga itu 12.000 ton per tahun, sisanya bisa menutupi kebutuhan daerah lain. Namun untuk pemasaran keluar daerah, infrastruktur pelabuhan bongkar muat kami tidak memadai," tuturnya.

Selain beras, industri di sektor pertanian lainnya juga mulai berjalan, seperti pertanian ubi, lada, pinang, dan lainnya.

"Dalam waktu dekat ini, pabrik pengolahan ubi menjadi produk tapioka mulai dibangun. Kapasitas produksinya mencapai 100 ton per hari. Pemerintah daerah perlu segera menyediakan infrastruktur hilirisasinya," ungkap Alias Wello.

Dia juga mengatakan, lirikan banyak investor untuk membangun usaha di Kabupaten Lingga cukup besar. Hal itu menuntut komitmen daerah menghadirkan infrastruktur penunjang investasi tersebut. Mulai dari ketersediaan listrik, air, minyak hingga pelabuhan industrinya.

Konsep pembangunan hilirasasi tersebut, kata Alias, telah direncanakan oleh pemerintah daerah, dimana salah satu lokasi pembangunannya di Sungai Daik. Ini akan disejalankan dengan penataan sungai bersejarah tersebut.

Hanya saja, untuk merealisasikan rencana itu, pemerintah daerah tidak bisa mengandalkan APBD Kabupaten yang jumlahnya sangat kecil.

"Kami berharap Komisi VI DPR yang membidangi bidang industri, investasi dan persaingan usaha, dapat mendukung rencana pembangunan hilirisasi ini," tutur Awe. (Antara)

Editor: Rusdianto