Lingga (Antara Kepri) - Ketua DPRD Lingga Drs Riono mengatakaan kebijakan pusat menunda penyaluran DAU selama 4 bulan, membuat Lingga semakin kesulitan untuk mengatur porsi anggaran di APBD Perubahan.
"Kepala saya rasanya mau pecah mengetahui kebijakan pusat menunda penyaluran DAU Lingga Rp 7,5 Miliar setiap bulannya hingga akhir tahun, seperti yang tertuang dalam peraturan Menteri keuangan (PMK)," kata dia di Lingga, Rabu.
Menurutnya, penundaan tersebut mengharuskan pemerintah daerah kembali mengeluarkan kebijakan rasionalisasi dan efesiensi anggaran belanja untuk ke tiga kalinya selama satu tahun ini.
"Pertama sekali anggaran DAK dipangkas sebesar 10 persen, pertengahan tahun dipangkas lagi 17 persen. Sekarang ini giliran DAU yang ditunda salurnya selama 4 bulan atau sekitar Rp 30 Miliar lah," ungkap politikus dari partai Nasdem tersebut.
Saat ini, lanjutnya, pihak eksekutif dan legislatif Lingga masih bingung, harus mulai darimana untuk menstabilkan kondisi defisit anggaran yang semakin buruk tersebut.
Belum lagi, soal tunda salur dari Provinsi Kepri untuk Lingga yang sudah akan di salurkan dalam waktu dekat ini, berpotensi mengalami penundaan kembali karena DAU Kepri juga ikut masuk dalam list 169 daerah yang menerima kebijakan tersebut.
Seharusnya, tambah Riono, pemerintah pusat membuat pengecualian terhadap Kabupaten Lingga, yang anggaran pendapatan dan belanjanya itu kecil sekali.
"Daerah kami ini seharusnya dapat pengecualian lah. Kami bukan daerah ekonomi khusus, APBD kami itu hanya tinggal enam ratusan saja," tuturnya.
Sementara itu, terkait seperti apa rencana kebijakan rasionalisasi anggaran pada APBD Perubahan Lingga, dia mengatakan, kemungkinan besar pada porsi belanja rutin SKPD.
"Pemangkasan ini pada porsi belanja rutin SKPD. Bisa-bisa Tunjangan Daerah (Tunda) dan perjalanan dinas juga ikut kena pangkas lagi. Tapi masih akan kami bahas dulu, karena itu berpotensi menurunkan kinerja pegawai dan kualitas pelayanan publik," tutupnya. (Antara)
Editor: Evy R Syamsir
DPRD: Penundaan DAU Perburuk Kondisi Keuangan Lingga
Penundaan tersebut mengharuskan pemerintah daerah kembali mengeluarkan kebijakan rasionalisasi dan efesiensi anggaran belanja untuk ke tiga kalinya selama satu tahun ini
Komentar