DPRD Kepri Desak Pemprov Tingkatkan Proyeksi Pendapatan

Rabu, 7 Desember 2016 17:17 WIB

Sebagian besar teman-teman di Banggar DPRD Kepri menginginkan pendapatan tahun 2017 minimal sama seperti tahun 2016

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau mendesak eksekutif meningkatkan proyeksi pendapatan daerah tahun 2017 agar tidak lebih rendah dari 2016.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kepri Taba Iskandar di Tanjungpinang, Rabu, mengatakan dalam pembahasan praanggaran baru-baru ini, tim anggaran eksekutif menjelaskan pendapatan daerah tahun 2017 hanya Rp2,98 triliun, lebih rendah dibanding tahun 2016 sebesar Rp3,1 triliun.

"Sebagian besar teman-teman di Banggar DPRD Kepri menginginkan pendapatan tahun 2017 minimal sama seperti tahun 2016," katanya.

Politikus asal Partai Golkar itu mengatakan peningkatan sumber pendapatan asli daerah dari berbagai sektor satu-satunya jawaban untuk meningkatkan pendapatan tahun 2017.

Pendapatan asli daerah antara lain dapat ditingkatkan di sektor pajak kendaraan, dan pendapatan rumah sakit.

"Kami minta Dispenda Kepri untuk mengevaluasi sumber pendapatan daerah, apakah memungkinkan untuk ditingkatkan atau tidak," tegasnya.

Jika tim anggaran eksekutif sudah menghitung Pendapatan maksimal Kepri tahun 2017 sebesar Rp2,98 triliun, maka sebaiknya tidak dipaksa untuk ditingkatkan.

Taba sendiri secara pribadi tidak setuju jika pendapatan daerah dipaksa ditingkatkan dari target yang diprediksi pihak eksekutif.

"Jika dipaksakan akan mengganggu, bisa terjadi defisit karena prediksi pendapatan tidak tepat, kecuali memang ada sumber pendapatan yang dapat ditingkatkan," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kepri Rudy Chua sejak awal sudah memprediksi anggaran tahun 2017 menurun karena penerimaan yang bersumber dari dana bagi hasil dan dana alokasi khusus berkurang.

"Prediksi saya tidak sampai Rp3 triliun," ujarnya.

Dia mengemukakan pembahasan anggaran daerah seharusnya mulai dilakukan Juli-Agustus 2016.

"Pembahasan anggaran tahun 2017 sudah sangat terlambat, tidak mungkin disahkan pada akhir bulan ini, karena belum dilakukan pembahasan secara intensif," ucapnya.(Antara)

Editor: Dedi

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.