KPK Sarankan Lingga Terapkan Sistem E-Goverment

Lingga (Antara Kepri) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan menyarankan Kabupaten Lingga menerapkan sistem pemerintahan yang E-Goverment untuk mendukung tercapainya misi Lingga Bebas Korupsi.

"Karena dalam sistem ini nanti, semua akan terang benderang, by system ini memang akan tampak dengan jelas, masyarakat pun bisa dengan mudah memantau," kata dia, saat diundang menjadi pembicara dalam kegiatan Konsolidasi dan pemantapan bebas korupsi bagi OPD dan Desa di Kabupaten Lingga, di aula hotel PIH Batam Center, Rabu.

Basaria mengapresiasi keseriusan Bupati Lingga Alias Wello untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang bebas dari korupsi. Bahkan dia akan mengupayakan pendampingan seperti permintaan yang diajukan kepala daerah tersebut ke KPK.

KPK di tahun 2016 lalu, kata dia, memang ada melakukan pendampingan di beberapa daerah seperti, Provinsi Banten, Riau dan Sumatera Utara. Tiga provinsi ini menjadi fokus KPK karena telah banyak Gubernurnya terjerat permasalahan korupsi.

Selain itu, ada tiga provinsi lain yang juga mendapat pendampingan KPK seperti Papua, Papua Barat, dan Aceh. Tiga provinsi ini didampingi karena mendapat program otonomi khusus, dimana anggaran yang di kelola berjumlah triliunan.

"Ada juga 3 daerah lain yang memang meminta untuk didampingi. Kepri tahun kemarin tidak masuk, tapi tahun ini akan kita pilih, sifatnya tidak sepeti buka cabang. Tapi ada orang-orang yang kami tempatkan di sana," ungkapnya.

Mengenai penerapan E-Goverment, salah satu cara yang dilakukan KPK yakni dengan memberi pelatihan khusus di beberapa daerah yang menurut penilaiannya sudah relatif baik dalam menerapkan sistem tersebut.

"Kalau contoh kotanya, itu di Surabaya. Mereka dinilai relatif baik. Kalau tingkat kabupatennya, itu sepeti di Bogor atau Badung Provinsi Bali," tuturnya.

Beberapa kota tersebut, dijelaskan Basaria, telah memakai sistem elektronik pemerintahan. Mulai dari usulan Musrenbang, perencanaan, hingga penganggarannya dipaparkan secara transparan menggunakan sistem tersebut.

Pola seperti ini, menurutnya, sangat mendukung terciptanya pemerintahaan yang bersih dari tindakan korupsi. Hanya saja, tidak semua daerah mau menerapkannya.

"Kalau di Lingga sudah ada internet, mestinya sudah bisa menerapkan ini. Programnya itu mereka buat simple. Bahkan sangking mudahnya, kita melihat tidak perlu dari komputer," ungkapnya.

Sebelumnya, Bupati Lingga Alias Wello dalam sambutan singkatnya saat kegiatan tersebut menyampaikan, niat besar Kabupaten Lingga untuk bebas korupsi.

Karena alasan tersebut, Pemkab Lingga mengundang lembaga sebesar KPK agar mendukung upaya Kabupaten Lingga mewujudkan cita-cita terbebas dari tindak korupsi, menuju Lingga Terbilang 2020.

"Banyak potensi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pemerinthan yang kapan saja bisa menjerat para pejabat. Dengan kedatangan ibu kemari, kami mengharapkan Kabupaten Lingga mendapat semacam bimbingan atau pendampingan dari KPK kedepan," tutur Alias Wello.

Mantan Ketua DPRD Lingga tersebut berkomitmen, kabupaten yang ia pimpin hingga akhir periode tahun 2021 itu harus benar-benar bersih dan bebas dari korupsi. (Antara)

Editor: Evy R Syamsir