Menko Polhukam : Natuna Menyangkut Harkat Martabat Bangsa

id Menko Polhukam, Natuna, Perbatasan, Laut Cina Selatan, Keamanan

Gerbangdutas bertujuan untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Gerbangdutas punya visi yang luar biasa, paling tidak ada tiga hal soal perbatasan yang menjadikan percepatan pembangunannya
Natuna (Antara Kepri) - Menko Polhukam, Wiranto menegaskan perbatasan seperti Natuna tidak hanya soal pos lintas batas, namun kondisi perbatasan adalah wilayah terdepan yang menyangkut harkat dan martabat bangsa.

Hal itu diutarakannya pada saat pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Wilayah Perbatasan ( Gerbangdutas ) 2017 di Natuna, Rabu.

Pemerintah telah mengalokasikan hingga Rp17 triliun, untuk Kepri mendapat Rp1,6 triliun untuk menggenjot pembangunan infrastruktur dan SDM.

"Gerbangdutas bertujuan untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Gerbangdutas punya visi yang luar biasa, paling tidak ada tiga hal soal perbatasan yang menjadikan percepatan pembangunannya," ucap Wiranto.

Yang pertama menurutnya adalah pola ancaman dari tahun ke tahun selalu berubah, ancaman masuk melalui seluruh perbatasan yang ada di Indonesia.

"Dulu ancaman tradisional berupa serbuan negara lain, Kalau sekarang sudah berubah menjadi multidimensional, menyangkut berbagai spektrum kehidupan masyarakat seperti bahaya narkoba, terorisme, radikalisme, ilegal fishing, 'illegal logging' dan lainnya," Kata dia.

Kedua menurut beliau adalah soal keadilan umum. Pemerintah saat ini tidak mau melupakan perbatasan.

"Pembangunan total dilakukan oleh semua kementerian dan lembaga untuk kesejahteraan umum. Artinya merata ". pungkasnya.

Perlu kebijakan pemerintah agar daerah terdepan tidak menanggung beban yang lebih tinggi soal harga barang.

"Pemerintah punya target untuk membuat harga di seluruh Indonesia itu sama, termasuk di wilayah terdepan atau pinggiran," kata dia.

Selanjutnya yang ketiga adalah Lingkungan, Indonesia sebagai paru-paru dunia punya banyak kawasan hutan di perbatasan.

"Selama ini wilayah pinggiran tidak terawasi, kendati dalam registrasi menteri agraria dan kehutanan ada hutan lindung, namun sulit untuk diawasi, karena itu perlu wilayah perbatasan dan pinggiran dijadikan fokus pembangunan," kata dia. ( Antara )



Editor : Rusdianto

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE