Akademisi: Kepri Butuh Kehadiran BUMN Sektor Perikanan

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Akademisi Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Tanjungpinang Henky Irawan mengatakan Kepulauan Riau membutuhkan kehadiran BUMN untuk menggarap sektor perikanan di Laut China Selatan.

"Hanya BUMN yang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memaksimalkan sektor perikanan di Kepri dari pengaruh tengkulak," kata Henky Irawan,  Kamis.
        
Dosen Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan Umrah itu menjelaskan bahwa sudah lama sektor perikanan di Kepri belum mampu memberikan kesejahteraan kepada nelayan. Padahal nelayan Kepri memiliki ketergantungan yang kuat terhadap tengkulak.
        
Kata dia, harapan kepada koperasi juga tidak terlalu besar karena kebanyakan koperasi yang ada kalah saing dengan tengkulak.
        
"Ada istilahnya 'bapak angkat anak asuh', ini adalah sistem tengkulak yang siap sedia memberikan bantuan kapal,  minyak, alat tangkap kepada nelayan," ujar Henky.
        
Dampaknya, nelayan memiliki kewajiban menjual hasil tangkapan ikan kepada tengkulak dengan harga yang sangat murah atau jauh untuk menyejahterakan nelayan.
        
"Sementara tengkulak menjual ikan nelayan tersebut dengan harga yang tinggi. Di sinilah harga ikan di pasar dapat 'dimainkan'," ungkapnya.
        
Nelayan itu tidak akan bisa menjual tangkapannya ke pihak lain karena telah diikat dengan persyaratan tertentu oleh tengkulak.
        
"Jadi berapapun harga ikan nelayan yang dibeli tengkulak, nelayan harus terima," ujarnya.
        
Menurut Henky, untuk mengatasi harga ikan, kelangkaan ikan,  sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kepri sebagai daerah penghasil ikan terbesar tersebut, pemerintah pusat harus menghadirkan BUMN.
        
Dipilihnya BUMN tersebut dengan alasan karena BUMN memiliki modal besar yang dapat membebaskan nelayan dari lingkaran sistem tengkulak.
        
"Tahun lalu kami sempat mengusulkan hal tersebut ke DPR RI ketika berkunjung ke Kepri, karena hanya itu upaya konkret yang dapat menangani proses ikan Kepri dari hulu ke hilir," tegas Henky.
        
Selain itu, konsep pendukung lainnya adalah pemerintah menyediakan kapal di Kepri yang di antaranya dilengkapi dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pabrik terapung, pengemasan atau memaksimalkan fungsi tol laut untuk sektor perikanan Kepri.
        
"Istilahnya itu disebut 'sistem rantai dingin', berupa sistem terpadu untuk segala urusan perikanan dan nelayan," ungkapnya.
        
Menurut Henky, pemerintah sebenarnya telah hadir melalui tempat pelelangan ikan di Kepri. Akan tetapi, pasar lelang milik pemerintah tersebut tidak berjalan dengan baik dan tidak terpantau.
        
"Untuk memaksimalkan tempat lelang ikan itu memang perlu komitmen dari pemerintah sehingga pengawasan lelang harga dapat dipantau dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan, " ujarnya.
        
Henky mengatakan, tingginya harga ikan di daerah penghasil ikan itu harus segera jadi perhatian pemerintah.
        
"Jadi jika sekarang harga ikan di pasar mahal, mungkin saja pengaruh cuaca angin Utara yang menyebabkan nelayan enggan melaut sehingga pasokan ikan berkurang dan terjadi kelangkaan," ujarnya.
        
Akan tetapi, tegasnya, perlu diketahui nelayan yang dilihat bekerja secara mandiri, sebenarnya adalah tenaga kerja tengkulak yang tersistem.(Antara)

Editor: Dedi