Pelindo Kesulitan Jalin Kerjasama dengan BP Batam

Batam (Antara Kepri) - PT Pelindo I Cabang Batam masih mengalami kesulitan untuk menjalin komunikasi dan bekerjasama dengan BP Batam dalam menggarap potensi yang ada di wilayah tersebut.
         
"Di lapangan masih sering terjadi benturan karena kami belum bekerjasama dengan BP Batam. Sementara surat yang kami kirimkan sepertinya tidak ditanggapi. Karena semua instansi yang bertugas di Batam maunya BP Batam harus bekerjasama," kata GM Pelindo I Cabang Batam, Shindu L Pranoto, Kamis.
         
Saat menerima kunjungan Anggota DPD-RI Djasarmen Purba di Batuampar, Batam, Ia mengatakan, Pelindo beroperasi di Batam juga berdasarkan aturan dan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kementerian Perhubungan.
         
"Meskipun demikian, kegiatan kami dalam memandu atau jasa tunda kadang masih dianggap ilegal. Kami ingin singkronisasi peraturan karena sama-sama pemerintah agar bisa saling untung," kata dia.
         
Sindu mengatakan, secara lisan pihak BP Batam pernah mengatakan jika ingin Pelindo bekerjasama maka harus memberikan hasil berupa pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 20 persen.
         
"Kemenhub saja yang memberikan pelimpahan pada kami hanya minta lima persen untuk PNBP. Ini BP Batam minta 20 persen, kalau seperti itu kami gak akan bisa jalan. Seharusnya kan bagi hasil saja, kalau BP Batam mau menganggapnya PNBP juga nggak masalah," kata dia.
         
Dengan kondisi tersebut, membuat PT Pelindo I banyak melayani kegiatan pada terminal khusus diluar yang dikelola oleh BP Batam agar tidak terjadi benturan.
         
Pelindo, kata dia, siap bekerjasama dan tidak ingin bentrok dari segi aturan karena dua lembaga memiliki aturan tersendiri.
         
"Kalau BP Batam bersedia kerjasama, maka banyak hal yang bisa dikelola bersama-sama. Bicaranya bisnis saja, tidak usah aturan-aturan itu. Pelindo juga sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan Pelabuhan Batuampar jika BP Batam bersedia," kata Sindu.
         
Anggota DPD RI daerah pemilihan Kepri, Djasarmen Purba menginginkan agar ada sinkronisasi dua instansi sehingga potensi kepelabuhanan yang ada di Batam bisa digarap bersama-sama.
         
"Potensinya besar, namun karena ada benturan jadi tidak tergarap. Seharusnya kan sama-sama, apalagi sama-sama punya negara," kata dia.
         
Dalam waktu dekat, Djasarmen mengatakan akan bertemu dengan pejabat BP Batam agar kendala yang ada dilapangan bisa terselesaikan.
         
"Yang penting harus dicari solusnya. Bukan siapa yang salah siapa yang benar. Sehingga memberikan pemasukan pada negara dan meningkatkan perekonomian di Batam," kata Djasarmen.
         
Ia mengatakan, hingga saat ini masih banyak hambatan dari segi aturan, perizinan, sehingga membuat Batam ini sulit berkembang.
         
"Cita-cita Pak Habibie menjadikan Batam ini menjadi kawasan limpahan pertumbuhan Singapura belum terwujud karena FTZ hanya setengah-setengah. Ini yang harus segera dibenahi," kata dia.(Antara)

Editor: Dedi