Tanjungpinang Kekurangan 20 Ruang Kelas SMP

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang kekurangan 20 ruang kelas untuk siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.

Wakil Ketua Penerimaan Peserta Didik Baru, Tamrin Dahlan di Tanjungpinang, Senin, mengatakan masih terdapat kekurangan 20 ruang kelas belajar untuk menampung siswa tamatan SD yang melanjutkan ke SMP Negeri.

"Kami masih kekurangan 20 ruang kelas untuk 111 siswa, dengan 32 untuk satu kelas," kata Wakil Ketua Penerimaan Peserta Didik Baru, Tamrin Dahlan di Tanjungpinang, Senin.

Ia mengatakan, menurut data akumulatif siswa yang menamatkan bangku sekolah dasar dan melanjutkan ke jenjang pertama (SMP) negeri sebanyak 3.976 siswa.

Dinas Pendidikan mencatat hanya 2.560 siswa yang mendapatkan ruang belajar, dengan akumulasi 80 rombongan belajar yang tersedia di SMP Negeri.

"Hitungannya 80 rombongan kelas belajar dikali 32 siswa per kelas, jadi hanya mampu menampung 2.560 siswa," katanya.

Ia menjelaskan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru telah mengatur tentang penetapan batas rombongan belajar.

Dijelaskan, dalam aturan tersebut, untuk rombongan belajar SMP, ditetapkan maksimal 32 daya tampung per kelas, sedangkan untuk SD hanya 28 siswa per kelas. Regulasi ini dikeluarkan setelah Rakor Dinas Pendidikan seluruh Indonesia.

Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang sebelumnya sudah menetapkan jumlah rombongan belajar per kelas sebanyak 36 siswa. Dinas yakin jumlah tersebut dapat menampung kekurangan ruang kelas.

"Untuk sementara, akan dibuka jam belajar siang, ini untuk membantu menutupi kekurangan kelas," katanya.

Solusi lain untuk menutupi kekurangan ruang kelas di Tanjungpinang, terus dilakukan pemerintah pusat dan daerah melalui DAK dan APBD. Pembangunan RKB selesai pada Desember 2017.

"Sementara RKB dibutuhkan Juli ini, dan sebenarnya beberapa sekolah bisa menambah ruang belajar, tapi kendala paling berat adalah guru, sebabkan guru negeri hingga tahun ini tidak ada pengangkatan," katanya.

Pemerintah Kota Tanjungpinang hanya memiliki 2.000 guru di tingkat SD, SMP dan SMA yang terbagi ke dalam guru honor yang dibayar pemerintah kota Tanjungpinang, dan guru honor yang dibayar melalui dana BOS.

"Cuma dalam aturannya guru BOS hanya dibayarkan 15 persen tidak boleh lebih, dan intinya kita masih kekurangan guru," katanya.

Selain itu kesulitan daya tampung peserta didik baru terdapat pada SMP swasta. Terdapat 35 rombongan belajar yang mendapatkan ruang belajar. Sekolah swasta masih kekurangan penempatan 600 siswanya.

"Tapi sekolah swasta boleh menerima dari pada itu, tapi masalahnya banyak masyarakat mau menyekolahkan anaknya ke swasta. Masyarakat tanjungpinang banyak memilih SMP negeri menjadi pilihan pertama," ujarnya. (Antara)