DPRD Dimotori FPDIP Protes Tunjangan Belum Cair

Kamis, 6 Juli 2017 23:13 WIB

Ketua, sebelum menutup masa sidang kedua ini, saya ingin mempertanyakan uang perjalanan dinas kami masih banyak yang belum diselesaikan. Kami mohon agar ketua menanyakan hal ini kepada Sekretaris DPRD Kepri

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dimotori Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan (FDIP) melakukan protes saat rapat masa sidang kedua tahun 2017 karena uang tunjangan dan perjalanan dinas mereka belum cair.

Ketua Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tawarich, di ruang rapat DPRD Kepri, Kamis, mengawali interupsi sebelum rapat masa sidang kedua tahun 2017 ditutup.

"Ketua, sebelum menutup masa sidang kedua ini, saya ingin mempertanyakan uang perjalanan dinas kami masih banyak yang belum diselesaikan. Kami mohon agar ketua menanyakan hal ini kepada Sekretaris DPRD Kepri," kata Tawarich.

Hujan interupsi pun mewarnai penutupan masa sidang kedua DPRD Kepri tahun 2017 setelah Tawarich bersuara. Beberapa anggota DPRD ramai-ramai seolah berdemo, mengeluhkan belum cairnya uang perjalanan dinas dan tunjangan.

Anggota DPRD Kepri dari Partai Kebangkitan Bangsa Maaz Ismail mengatakan uang perjalanan dinas dan tunjangan bukan kali ini saja lambat dicairkan.

"Kejadian seperti ini bukan pertama atau kedua kali terjadi. Ini sudah berulang kali terjadi," ujar Maaz dengan nada tinggi.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam itu mengemukakan uang tunjangan dan perjalanan dinas di DPRD kabupaten dan kota seperti Batam, Karimun dan Tanjungpinang dibayar tepat waktu. Seharusnya, di DPRD Kepri juga melakukan hal yang sama.

"Jika memang stafnya tidak mampu, segera ganti. Lakukan penyegaran," ucapnya.

Komentar itu juga diamini anggota Fraksi Golkar, Taba Iskandar. Ia mendesak Sekretaris DPRD Kepri Hamidi melakukan penilaian ulang terhadap bawahannya yang dianggap tidak mampu melaksanakan tugas.

"Saya minta, ketua tampung saja usul dari kawan-kawan ini. Kalau memang ada staf yang tidak mampu, segera ganti. Saya harap, masa sidang kedepan, kejadian seperti ini tidak terjadi lagi," kata Taba.

Anggota Fraksi PDIP Sahat Sianturi pun mengamini usulan dari Taba Iskandar. Ia meminta agar bagian keuangan DPRD Kepri berkoordinasi dengan bagian keuangan Pemerintah Kepri.

"Sedangkan staf dituntut aktif untuk langsung menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban kegiatan usai menjalankan kegiatannya," katanya.

Menanggapi protes terhadap kinerja staf Sekretariat DPRD Kepri, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mencoba menengahinya. Ia berjanji segera menggelar rapat kecil bersama sekretaris daerah.

"Kami juga sebagai anggota DPRD harus memahami beban kerja dari staf sekretariat. Nanti diatur ulang tata kerjanya," kata Jumaga yang diusung PDIP. (Antara)

Editor: Rusdianto