PKB: Lelang Sapi Kurban Dilaksanakan Setiap Tahun

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Proyek pengadaan sapi kurban dilaksanakan pemerintah setiap tahun dan wajar untuk kebaikan umat Islam, kata anggota anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Partai Kebangkitan Bangsa, Sirajudin Nur.

"Baru tahun ini heboh, saya tidak mengetahui penyebabnya," ujarnya yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin.

Pengadaan sapi untuk kurban senilai Rp2,89 miliar dilakukan melalui proses lelang elektronik. Lelang itu menimbulkan polemik di sejumlah grup media sosial lantaran tidak lazim didengar.

Sementara Sirajudin menilai, kegiatan tersebut positif. Lelang sapi kurban lebih baik, karena untuk kepentingan masjid dan umat Islam.

"Kalau untuk kepentingan umat, kami dukung. Ini positif, jadi didukung," ucapnya.

Menurutnya, pengadaan sapi kurban lebih baik dibanding kegiatan seremonial atau kegiatan lain yang tidak bermanfaat bagi masyarakat.

"Kegiatan ini dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat," katanya.

Sirajudin menegaskan, kegiatan itu tidak bermasalah, karena sudah melewati proses penganggaran. Apalagi setiap tahun seluruh rencana kegiatan yang menggunakan APBD Kepri dievaluasi Kemendagri sebelum dilaksanakan.

Jika pengadaan sapi untuk kurban itu bermasalah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kemendagri pasti minta dihapus. Selama beberapa kali pelaksanakan kegiatan itu, Kemendagri tidak memberi "lampu merah".

"Lagi pula setiap tahun BPK melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Jika melanggar hukum, pasti tidak dilaksanakan tahun ini," ujarnya.

Sebelumnya, seorang anggota DPRD Kepri yang enggan namanya dipublikasikan menilai kegiatan itu aneh. Pemerintah seharusnya bersedekah, bukan mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk membeli hewan kurban.

Kegiatan itu, menurutnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Berkurban dilakukan oleh pribadi-pribadi yang mampu, bukan pemerintah. Jika gubernur ingin berkurban, seharusnya menggunakan dana pribadi, bukan anggaran daerah.

"Saya tidak bersedia nama saya dipublikasi bukan karena takut atau tidak enak, tetapi saya tidak ingin masuk dalam lingkaran pencitraan. Biar saja masyarakat yang menilai," ucapnya.

Ia menegaskan belanja hewan kurban sudah lama diusulkan, tetapi ditolak sejumlah anggota DPRD Kepri. Kali ini, belanja hewan kurban itu lolos.

"Bahkan saya tidak mengetahui nilainya kalau teman-teman wartawan tidak menyampaikannya," tegasnya.

Ia menjelaskan, kegiatan itu seharusnya tidak dilaksanakan, karena anggaran kegiatan yang dilaksanakan pemerintah itu tidak utuh untuk membeli hewan kurban, melainkan dipotong untuk membayar pajak dan honor staf pemerintahan yang melaksanakan kegiatan.

"Permasalahan ini sangat sensitif, perlu dikaji lebih mendalam sebelum pemerintah melaksanakannya. Saya pikir itu lebih bijak untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan," katanya. (Antara)