APBD Lingga Tidak Pernah untuk Kaji Pertanian

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau Kamarudin Ali menyatakan anggaran daerah tidak pernah dipergunakan untuk mengkaji lahan pertanian, meski sebagian lahan sudah ditanami padi.

"Saya tidak mengetahui apakah anggaran pusat ada digunakan untuk mengkaji lahan yang digunakan untuk mengembangkan padi atau tidak, yang jelas anggaran daerah yang dialokasikan sejak tahun 2016 dan 2017 belum digunakan untuk itu," ujarnya, di Tanjungpinang, Senin.

Kamarudin yang diusung Partai Golkar itu tidak menjelaskan secara terperinci berapa anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan pertanian padi tersebut, dengan alasan lupa.

"Tahun 2016 anggaran yang diberikan untuk kegiatan itu relatif kecil. Tahun 2017 cukup besar," ujarnya.

Ia mengemukakan kajian terhadap kandungan lahan, persediaan air dan sistem irigasi pertanian dibutuhkan sebelum percetakan sawah dibangun. Selain itu, lanjutnya perlu dikaji apakah pengembangan pertanian padi tersebut sesuai dengan budaya masyarakat Lingga.

"Apakah Lingga yang memiliki 95 persen lautan itu memiliki SDM untuk mengembangkan usaha pertanian?" singgungnya.

Namun ketika ditanya kenapa DPRD Lingga "merestui" anggaran untuk pengembangan sektor pertanian padi di sejumlah kawasan di Lingga sebelum dikaji, Kamarudin beralasan percetakan sawah mulai dibangun sejak awal Alias Wello memimpin daerah itu, karena itu pihak legislatif mendukungnya.

Untuk tahap awal pembukaan lahan pertanian di sejumlah kawasan tidak menggunakan anggaran daerah. Ia belum mengetahui apakah anggaran itu bersumber dari uang pribadi bupati, pihak swasta atau pihak lainnya.

"Mungkin bupati mengejar 100 hari kerja saat baru menjabat. Kami memberi dukungan kepada Bupati Alias Wello yang sudah bekerja keras," ujarnya.

Ia mengemukakan pengembangan sektor pertanian padi di Lingga belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, meski sejak tahun 2015 dilaksanakan. Beras yang diproduksi tidak dijual di pasaran, namun belum diketahui penyebabnya.

Pengembangan sektor pertanian ini juga belum membuka lapangan pekerjaan secara luas, kemungkinan disebabkan faktor sumber daya manusia.

"Apa kendalanya saya belum tahu," katanya.

Terlepas dari persoalan itu, Kamarudin memberi apresiasi kepada Bupati Alias Wello yang sudah bekerja keras dan pantang menyerah mengembangkan sektor pertanian tersebut.

"Keinginan dan semangat Pak Bupati, patut diberi apresiasi untuk merealisasikan program ketahanan pangan," katanya.

Berdasarkan catatan Antara, pengembangan sektor pertanian telah dan akan dilaksanakan di sejumlah kawasan seperti Desa Bukit Langkap seluas 395 hektare, Panggak Darat dengan luas 136 hektare, Panggak Laut 154 hektare dan Desa Nerekeh 91 hektare, Desa Marok Kecil seluas 478 hektare dan Desa Resang seluas 254 hektare. (Antara)

Editor: Rusdianto